Jakarta, CNN Indonesia -- Arah koalisi Partai Persatuan Pembangunan sangat mungkin berubah pasca dilengserkannya Suryadharma Ali dari posisi ketua umum partai. Indikasi PPP merapat ke Jokowi menguat seiring dengan mendekatnya waktu musyawarah kerja nasional yang akan digelar 23 September.
Politikus senior PPP Muhammad Rodjak menyatakan partainya harus bersikap sesuai gerak PPP di masa awal kemerdekaan. “Umat Islam harus mendukung pemerintah yang sah. Yang benar didukung, yang salah ditegur,” kata anggota Majelis Syariah PPP itu kepada CNN Indonesia, Jumat (12/9).
Gerakan di internal PPP yang mengupayakan kerjasama dengan kubu Jokowi makin jelas. Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Emron Pangkapi, Rabu (10/9), menyatakan belum bisa meramalkan dinamika yang bakal muncul pada mukernas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu hal yang akan dibicarakan dalam mukernas adalah arah koalisi partai. Mukernas adalah forum tertinggi PPP setelah muktamar.
Secara terpisah, Jokowi menyatakan terbuka bagi partai manapun yang hendak merapat, termasuk PPP. “Sejak awal kami terbuka, jadi saya tenang-tenang saja,” kata dia.
Gubernur DKI Jakarta yang akan dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober itu mengatakan tak pernah memutus komunikasi dengan PPP. “Setiap hari kami bicara,” ujarnya.
Untuk diketahui, koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK di parlemen mendatang hingga kini belum mencapai 50 persen dari total kursi DPR. Untuk itu kubu Jokowi terus membangun komunikasi politik guna memperkuat dukungan bagi pemerintah Jokowi.