SBY Didesak Tegaskan Tolak Pilkada oleh DPRD

Jakarta, CNN Indonesia -- Komite Pemilih Indonesia menyoroti posisi Partai Demokrat sangat signifikan bila melihat peta politik di DPR antara yang setuju dan tidak setuju pemilihan kepala daerah langsung.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan dengan kondisi tersebut berarti posisi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden RI sangat strategis.

Sebab, ujar Jeirry kepada CNN Indonesia, Ahad (14/9), jika saja Partai Demokrat setuju pilkada langsung maka peta di DPR akan secara otomatis berubah. “Dan sikap Demokrat seperti itu kan mempengaruhi sikap partai yang lain untuk tetap mendukung pilkada langsung,” ujar Jeirry seraya mengingatkan bahwa sebagai besar partai masih terikat koalisi pendukung SBY dalam pemerintahan.

Dalam hubungan dengan itu juga, menurut Jeirry, posisi SBY sebagai Presiden sangat kuat sebab RUU Pilkada ini merupakan usulan pemerintah. Jadi, bisa saja kalau memang dianggap perlu, SBY sebagai Presiden menarik kembali RUU yang tengah menjadi polemik itu.

“Tapi saya kira yang diperlukan sekarang cukup ketegasan sikap SBY terhadap opsi pemilihan kepala daerah di DPRD,” kata Jeirry menegaskan.

Dia mengingatkan, SBY sebagai Presiden pertama yang dipilih oleh rakyat secara langsung mestinya berkomitmen mempertahankan sistem pemilihan langsung ini. Bukan saja agar demokrasi Indonesia tidak mengalami kemunduran , tapi teruas maju dan berkembang ke arah yang lebih baik ke depan.

“Selain itu juga karena memang rakyat pada umumnya setuju tetap dengan sistem pemilihan langsung,” ujarnya. Jadi, tegas Jeirry, sebaiknya SBY menegaskan sikapnya untuk menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

“Sebab ini akan menjadi legacy SBY yang manis bagi rakyat Indonesia sebelum mengakhiri jabatannya pada Oktober nanti. “Ya, kalau pemerintahan SBY menarik RUU (Pilkada) ini maka proses pembahasannya di DPR akan dengan sendirinya berhenti,” jelas Jeirry.