Rohaniawan Gereja Keluhkan Kekerasan

Jakarta, CNN Indonesia -- Forum Kerja Oikumenis Gereja-Gereja Papua mendesak presiden terpilih Joko Widodo untuk berani menindak pelaku kekerasan serta mengungkap identitas kelompok garis keras yang selama ini meresahkan warga Papua.

Melalui surat pernyataan dan rilis yang dikirimkan ke CNN Indonesia, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Papua, Pdt. Dr. Benny Giay mengatakan dalam satu tahun terakhir terjadi banyak kekerasan di Papua. Kekerasan tersebut menimbulkan korban berjatuhan di kalangan masyarakat sipil.

“Namun, aparat keamanan tidak pernah mengungkap siapa pelakunya dan apa motifnya menciptakan kekerasan di tanah Papua,” Giay menjelaskan dalam surat tersebut.

Giay juga mengatakan rohaniawan gereja pernah melakukan audiensi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Desember 2011 di Jakarta. Saat itu, Presiden mengungkapkan ada kelompok garis keras yang tidak mau demokrasi, tidak mau berdialog dan ultra nasionalis. Rohaniawan lantas berharap pemerintah mau mengungkap identitas kelompok garis keras tersebut.

“Pemerintah mendatang perlu mengungkap identitas kelompok ini agar kekerasan di tanah Papua bisa segera berakhir,” kata dia.

Menurut data dari Forum Kerja Oikumenis Gereja-Gereja Papua, tercatat beberapa kekerasan terjadi di Papua sepanjang tahun 2014. Kekerasan tersebut diantaranya pembiaran perang suku di Timika, aksi anarkis dan pembakaran 17 rumah warga, insiden di Pasar Yousefa yang menyebabkan tewasnya lima mahasiswa, kriminalisasi dan teror terhadap Pengacara Hak Asasi Manusia (HAM) di Wamena serta tembak mati terhadap warga sipil Videlis Jhon Agapa di Nabire.

Wakil Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), Pdt. Socratez Yoman mengatakan selama ini rohaniawan gereja prihatin dengan insiden kekerasan yang berujung pada impunitas atau kebal hukum bagi pelaku kekerasan, terutama aparat keamanan.

Rohaniawan Gereja Papua dan umatnya, lanjutnya, terus menerus hidup dalam kondisi seperti ini sejak 1960. Artinya, Papua terus dikelola sebagai situs kekerasan dan pertumpahan darah anak negeri oleh berbagai kepentingan, kata Yoman seperti dikutip dari surat pernyataan tersebut.

“Kami ingin Presiden Terpilih Joko Widodo untuk memperhatikan persoalan ini,” kata dia.