KPK: Pilkada Tak Langsung Picu Potensi Korupsi Partai

Jakarta, CNN Indonesia -- Potensi korupsi dalam Pilkada tidak langsung saat ini menjadi sinyal kuat yang kini masuk ke dalam radar Komisi Pemberantasan Korupsi. Para vote players atau penentu keputusan dari anggota DPR bahkan dituding telah menjadi pelaku kejahatan.

"Dalam pemilihan tidak langsung, maka jenis korupsi yang dilakukan oleh anggota parlemen akan sangat sistematis dan berkarakter greedy corruption serta bahkan corruption by system," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto dalam keterangan persnya, Kamis (25/9).

Dalam penerapan sistem Pilkada tidak langsung, kata Bambang, pemerintah dan parlemen telah mengesampingkan kajian terhadap peran dan karakter partai politik, sistem dan akuntabilitas di parlemen, perilaku dan partisipasi pemilih dalam Pilkada, serta penyelenggaraan Pilkada itu sendiri. Semua elemen itu dipandang bakal memengaruhi potensi, tingkat, dan jenis korupsi yang akan terjadi.

Secara umum, Bambang memandang permasalahan di parlemen merupakan masalah hilir, sebab masalah utama di hulunya adalah persoalan di dalam partai. Partai dan anggotanya, menurut dia, dipastikan akan memiliki karakter koruptif dan kolusif jika tidak bisa membangun sistem yang transparan dan akuntabel di dalam partai.

"Dengan kredibilitas seperti itu maka partai justru akan menjadi kontributor potensi korupsi yang paling signifikan dalam sistem Pilkada tidak langsung," kata Bambang.

Hal itu, dianggapnya, akan berbeda jika Pilkada langsung tetap dipertahankan. Dalam pemilu langsung, potensi perilaku koruptif datang dari pemilih. "Namun jenis korupsinya hanya bersifat petty corruption atau korupsi untuk urusan perut hari itu saja," kata Bambang.

Dengan demikian, Bambang tegas menolak Pilkada tidak langsung karena korupsinya bisa sangat struktural dengan nilai korupsi yang sangat besar. "Dana APBD dan APBN pun pada akhirnya menjadi ladang yang berpotensi untuk dijarah," ujarnya.