Tim Transisi Bantah Serahkan Nama Menteri ke KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Transisi mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berkonsultasi mengenai delapan strategi program pemberantasan korupsi yang akan diusung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Mereka membantah kedatangannya untuk menyerahkan daftar nama-nama calon menteri yang akan diperiksa rekam jejaknya oleh KPK.

"Kami datang ke sini karena diundang. KPK telah menyiapkan buku panduan program pemberantasan korupsi untuk dimasukkan dalam program-program pemerintahan Jokowi-JK," kata Rini Soemarno usai menjalani pertemuan dengan KPK, Jumat (26/9).

Nama-nama calon menteri, dikatakan Rini, belum disodorkan ke KPK. Namun Rini tidak menampik sudah adanya pembicaraan mengenai proses pengumpulan nama bersama KPK.

Rini mengaku, sejak awal, timnya sudah mendapat instruksi dari Jokowi untuk menyiapkan program-program pemerintahan yang antikorupsi, bersih, dan transparan. Tim Transisi berusaha menjalin komunikasi lebih awal dengan KPK untuk merumuskan bagaimana membuat program-program ataupun aktivitas, yang bukan hanya untuk pemberantasan korupsi, tapi sebagai bentuk preventif corruption.

"Sejak awal kami sudah siapkan perangkatnya sehingga kami bisa mencegah korupsi dan membuat early warning system agar tidak terjadi korupsi," kata Rini.

Sementara itu, Deputi Tim Transisi Anies Baswedan mengatakan, inti dari pembicaraan timnya bersama KPK adalah berkaitan dengan pengalaman pemerintahan masa lalu. Hal itu dilakukan untuk dijadikan sebagai pembelajaran pada pemerintahan baru. Bentuk pencegahan ini, kata Anis, diharapkan bisa menjadi pembelajaran di masa pemerintahan Jokowi agar tidak mengulang masalah-masalah yang sama.

"Yang namanya pencegahan itu, pertama, harus dimulai dengan satu sistem yang baik. Yang kedua adalah personalia yang tepat. Pak Jokowi selalu meminta kesederhanaan harus menjadi bagian dari gaya hidup pelayan publik," kata Anies.

Mengenai delapan program yang sudah dirumuskan KPK tersebut, Tim Transisi membeberkannya sebagai berikut; reformasi birokrasi dan perbaikan administrasi kependudukan, pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan negara, ketahanan dan kedaulatan pangan, perbaikan infrastruktur, penguatan aparat penegak hukum, dukungan pendidikan dan nilai keteladanan, perbaikan lembaga partai politik, dan juga peningkatan kesejahteraan sosial.