Kekalahan PDIP di RUU Pilkada, Peringatan Bagi Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Voting RUU Pilkada di rapat paripurna DPR telah berakhir dengan kemenangan draf pilkada oleh DPRD yang didukung Koalisi Merah Putih. Demokrat yang mendukung pilkada langsung dengan sejumlah syarat, secara mengejutkan memutuskan untuk walk out di hadapan forum yang disiarkan langsung kepada publik. Pilihan Demokrat untuk tidak bersikap menyebabkan kekalahan telak bagi kubu PDIP yang mengusung draf pilkada langsung oleh rakyat.

Peristiwa semalam bisa dibaca dari dua aspek. Pertama, aspek substansi yang mencakup perdebatan teoritis dan filosofis antara pilkada langsung dengan pilkada tak langsung dipandang dari kacamata demokrasi. Kedua, aspek pertarungan politik antara dua kekuatan besar di tingkat nasional.

Mari mencermati aspek kedua. Kekalahan PDIP yang didukung PKB dan Hanura merupakan sinyal bahaya sekaligus peringatan bagi pemerintahan Jokowi-JK lima tahun ke depan. Jokowi-JK bisa kerepotan menghadapi berbagai manuver Koalisi Merah Putih di lembaga legislatif, baik di tingkat pusat (DPR) maupun daerah (DPRD).

Hal yang patut diwaspadai PDIP dalam waktu dekat adalah pemilihan pimpinan MPR dan DPR. Seperti diketahui, dalam UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang baru, kursi Ketua DPR tak lagi otomatis diberikan kepada partai pemenang pemilu legislatif. Tata Tertib DPR yang juga baru disahkan dan merupakan turunan dari MD3, pun mengatur Ketua DPR harus diajukan sepaket dengan empat wakil ketuanya. Kelima pimpinan DPR tersebut harus berasal dari fraksi yang berbeda.

Itu artinya, satu kubu membutuhkan sedikitnya lima fraksi untuk mencalonkan Ketua DPR bersama empat wakilnya. Ini ganjalan besar bagi PDIP yang pada DPR periode mendatang hanya bermitra dengan tiga partai. PDIP, PKB, Hanura, dan Nasdem berdasarkan Tata Tertib DPR jelas tak bisa mengajukan calon Ketua DPR dan wakilnya karena hanya terdiri dari empat fraksi. Sebaliknya, Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan PPP, bakal mulus mencalonkan Ketua DPR karena mereka terdiri dari lima fraksi –persis seperti yang disyaratkan Tatib.

Maka jika posisi pimpinan MPR dan DPR berhasil diambil Koalisi Merah Putih, Jokowi-JK akan amat kerepotan menghadapi parlemen. Padahal di Republik ini, banyak program dan kebijakan pemerintah yang butuh persetujuan DPR. Beberapa yang strategis misalnya pemilihan Panglima TNI dan Kapolri. Di masa pemerintahan Gus Dur, Kapolri pilihannya pernah ditolak DPR dan hal tersebut berakibat fatal: menyebabkan dualisme di tubuh Polri.

Kekuatan Koalisi Merah Putih di parlemen tidak bisa dianggap remeh. Mereka berpotensi menyebabkan kerepotan besar bagi pemerintahan Jokowi, apalagi bila pilkada oleh DPRD benar-benar berjalan. Koalisi Merah Putih bukan cuma bakal mendominasi lembaga legislatif, tapi juga eksekutif. Mereka bisa menguasai jabatan kepala daerah di berbagai wilayah, dan menyebabkan ketegangan horizontal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah pusat dapat dengan mudah dimentahkan oleh daerah.

Kuncinya kini ada di tangan PDIP, apakah mereka bisa belajar menjadi partai penguasa dengan cepat dan menarik mitra koalisi dari kubu Koalisi Merah Putih dengan sigap. Dari paripurna RUU Pilkada di DPR semalam, terlihat PDIP belum cekatan mengelola situasi. PAN dan PDIP yang hadir di Rapat Kerja Nasional PDIP bahkan tetap setia kepada Koalisi Merah Putih, membuktikan kegagalan lobi PDIP. Jika PDIP tak segera bertindak memperbaiki strateginya, beginilah wajah perpolitikan kita lima tahun ke depan: penuh huru-hara.

M. Qodari, pengamat politik Indo Barometer