FPI Tercatat Paling Banyak Terlibat Masalah

Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak 139 ribu Organisasi Masyarakat (Ormas) terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Namun, Kemendagri mengaku hanya satu ormas yang dinilai paling bermasalah, yaitu Front Pembela Islam.

“Bicara ormas sebenarnya tidak cuma FPI. Dari 139 ribu Ormas yang terdaftar di sini, paling hanya 20 ormas yang bermasalah. Dari segi laporan memang banyak. Tapi dari tingkatannya, yang nasional ya cuma FPI,” ujar Direktur Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri, Budi Prasetyo kepada CNN Indonesia.

Budi menjelaskan, Mendagri telah memberikan teguran hingga ke tahap dua, sebanyak dua kali, kepada FPI. Tiga teguran itu dijatuhkan kepada FPI mulai dari insiden rusuh Monas pada Juni 2008, perusakan Gedung Kemendagri pada Januari 2012, hingga demo menolak Ahok pada Jumat (3/10) lalu.

Tidak hanya itu, Kemendagri juga sempat memberikan hukuman hingga tahap Penghentian Kegiatan kepada FPI, setelah aksi perusakan Gedung Kemendagri. “Mereka sudah sampai diberikan penghentian kegiatan setelah melakukan perusakan gedung Kemendagri,” kata Budi.

Penghentian Kegiatan itu, menurut Budi, dilakukan karena dalam periode 30 hari setelah dilayangkannya teguran ke-3, FPI masih melakukan tindakan anarkis. “Kalau dia tetap melakukan kegiatan yang tidak sesujai dengan teguran 1,2,3, baru bisa diajukan ke Mahkamah Agung untuk dicabut SKT (Surat Keterangan Terdaftar) nya dan kemudian otomatis bubar,” ujarnya.

Dia memaparkan, berkenaan dengan aksi ricuh pekan lalu, belasan orang perwakilan FPI yang menemuinya, mengaku pelanggaran dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah FPI. Sedangkan, kata Budi, FPI Pusat sudah mengarahkan untuk tidak melakukan tindakan anarkis.

“Namun demikian, di lapangan ternyata ditemukan batu dan samurai di dalam mobil. Artinya, ketika sudah masuk di ruang publik, ya hukum pidana yang akan diberlakukan,” kata Budi.

Meski demikian, dia memastikan, jika dalam perjalanan penyelidikan ditemui bahwa ada ricuh yang terjadi di halaman DPRD kala itu ada keterkaitan dengan instruksi-instruksi dari FPI Pusat, maka pihaknya akan melakukan teguran ketiga. “Tadi ketika bertemu, mereka bilang siap menerima hukuman,” ujarnya.