Jokowi Menentang, Koalisi Prabowo Membantah

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden terpilih Joko Widodo menentang aksi jegal menjegal yang kabarnya akan menimpa pemerintahannya kelak. Menurutnya, para elit politik mestinya menjunjung semangat untuk membenahi dan memperbaiki negara agar bisa lebih baik. Bukan semangat untuk menjegal.

"Saya ndak ngerti pemikiran seperti apa kalau seperti itu. Ada jegal-menjegal. ini untuk rakyat dan negara. Ini bukan untuk kepentingan Jokowi," ucap dia, di Jakarta, Kamis (9/10).

Soal jegal menjegal ini mengemuka setelah koalisi Prabowo menyapu bersih kursi pimpinan DPR dan MPR. Sebelumnya mereka sudah berhasil menggolkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, UU MD3, dan menempatkan kadernya sebagai pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Di ujung semua keberhasilan itu muncullah wawancara media asing dengan Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo, beberapa hari lalu. Kepada Kantor Berita Reuters Hashim berkata: "Kami akan menggunakan kekuatan kami untuk menginvestigasi dan menghambat."

Sementara kepada Wall Street Journal dia mengatakan bahwa koalisi Merah Putih akan memainkan peranan sebagai oposisi aktif. “Kami akan sanggup mengontrol agenda legislatif,” ujarnya.

Bahkan lebih jauh, Hashim mengungkapkan pihaknya bisa mengusahakan investigasi terhadap aktivitas Jokowi dan pemerintahannya. Koalisinya juga akan memveto lebih dari 100 posisi penting yang selama ini menjadi kewenangan presiden dalam penentuannya, seperti Kepala Polri, Panglima TNI, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

“Ya, Jokowi harus membayar harga,” katanya.

Koalisi Prabowo Membantah

Tapi indikasi-indikasi itu dibantah oleh para petinggi di koalisi Prabowo. Apalagi kabar bahwa itu akan dimulai sejak pelantikan Jokowi.

“Tidak mungkinlah,” kata Setya Novanto, Ketua DPR yang berasal dari Partai Golkar, Rabu (8/10) petang. Dia bilang, pihaknya malah berniat mensukseskan pelantikan Jokowi dan Jusuf Kalla pada 20 Oktober nanti.
    
Pernyataan ini dibenarkan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. "Kami akan sukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada oktober nanti," ujar politikus PAN imi saat ditanya wartawan perihal program awal MPR.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai bahwa isu penjegalan program Jokowi-JK adalah isu yang tak masuk akal. "Menjegal bagaimana? Presiden itu lembaga eksekutif, lembaga tertinggi, bisa mengeluarkan undang-undang atau Perppu," ujar politikus PKS itu.

Alumnus Universitas Indonesia ini menjelaskan adalah wajar jika satu kelompok menguasai eksekutif dan satu kelompok lagi menguasai eksekutif. "Dengan ada dua kelompok yang berbeda ini baik bagi check and balances dalam demokrasi kita," ujarnya menjelaskan.