PPATK Telusuri Transaksi 43 Calon Menteri

Jakarta, CNN Indonesia -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah menerima permintaan Presiden terpilih Joko Widodo untuk menelusuri transaksi mencurigakan calon menteri. PPATK telah menerima daftar nama calon menteri yang rekam jejak transaksi keuangannya harus dilaporkan ke Jokowi untuk menjadi pertimbangan memilih menteri.

"Sudah kami terima," kata Wakil Kepala PPATK ketika dihubungi CNN Indonesia, Jumat (17/10).

Agus mengaku tidak dapat merinci nama-nama yang diberikan oleh Jokowi kepada lembaganya. Namun yang pasti, rekam jejak ke-43 calon menteri tersebut akan dilaporkan segera ke presiden terpilih. Dari 43 nama itu, Jokowi akan mengambil 34 orang untuk duduk di kabinetnya lima tahun mendatang.

Jokowi juga telah mengutus Ketua Tim Transisi Rini Soemarno dan Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto menyerahkan daftar nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK pasti memiliki cukup waktu dan mampu menyelidiki rekam jejak apakah calon-calon tersebut pernah terlibat korupsi atau tidak.

Hasto enggan berkomentar siapa saja nama yang masuk dalam daftar tersebut. Namun, Hasto memastikan bahwa penyerahan nama calon menteri kepada KPK merupakan bentuk komitmen Jokowi untuk membentuk kabinet yang bersih dari korupsi. "Sesuai dengan janji Pak Jokowi pada masa kampanye," ujar Hasto di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (17/10).

Menurut Hasto, dokumen yang dia sampaikan sudah diterima oleh Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Pribowo.

Jokowi sebelumnya memang menyatakan ingin melibatkan PPATK dan KPK untuk memberikan penilaian terhadap calon menteri yang akan masuk dalam kabinetnya.