Sulit Untuk Angkat Citra Positif Parlemen

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul, menilai temuan Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengenai banyaknya anggota dewan yang tersandung masalah hukum dan Hak Asasi Manusia, akan memperburuk citra anggota DPR di Masyarakat.

"Tugas MPR,DPR dan DPD akan semakin berat untuk mengangkat citra positifnya kalau demikian," kata pria yang akrab dipanggil Poltak ini saat dihubungi CNN Indonesia, Kamis (16/10).

Untuk itu, Ruhut menekankan, perlu penelusuran rekam jejak calon anggota dewan sebelum melantik anggota-anggota selanjutnya. Oleh karena itu, dia berharap, partai politik dan Komisi Pemilihan Umum nantinya akan semakin selektif dalam menyaring anggota dewan, sebelum mereka bisa menuju ke Senayan. "Harusnya dari partai dan KPU bisa selektif," ujarnya.

Ruhut mengatakan, banyak anggota DPR yang saat ini sudah menjadi saksi kasus-kasus hukum dan HAM. Menurutnya, akan sangat disayangkan jika dalam perjalanan masa jabatannya, mereka harus terkena jeratan hukum. "Kebanyakan dari mereka masih saksi sekarang. Tapi kalau sudah ada dua alat bukti, berarti kan mereka terpaksa non-aktif," katanya.

Berkenaan dengan temuan Kontras itu, Ruhut menegaskan, Partai Demokrat berkomitmen untuk selalu menindak tegas anggotanya yang terbukti melanggar hukum. Dia berharap, partai-partai lain akan melakukan hal yang sama. "Siapapun dari partai kami, asal sudah ada dua alat bukti, ya langsung dipecat. Lihat saja Jero Wacik, kami tidak main-main," ujarnya.

Menanggapi tentang banyaknya jumlah anggota Partai Demokrat yang diduga terkait dengan kasus korupsi, dia menilai, hal itu terjadi karena Partai Demokrat sedang menguasai kursi pemerintahan. "Coba lihat saja nanti, PDIP sebagai partai berkuasa mungkin akan jadi sasaran juga," kata dia.

Sebelumnya, KontraS telah menyatakan akan melaporkan anggota dewan yang berdasarkan rekam jejaknya diketahui telah melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan temuan organisasi pengamat HAM itu, ditemukan sebanyak 76 orang anggota DPR diduga terlibat korupsi. Sementara itu, 63 orang pernah diperiksa oleh KPK, kejaksaan dan kepolisian.

Adapun, 16 orang lainnya merupakan tersangka korupsi dan lima orang terdakwa korupsi. Kelima orang tersebut kini telah dibebaskan dari status sebagai tersangka. Mereka adalah Rachmat Hidayat, Mukhamad Misbakhun, Azam Azman Natawijana, Krisna Mukti, dan Achmad Dimyati Natakusumah