Perbaikan Lapas Jadi Tugas Menhukham Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dinilai belum menyentuh semua lini. Saldi Isra, Pakar Hukum Universitas Andalas menyoroti perbaikan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan fungsi organisasi sebagai gudang perundang-undangan yang belum tertangani sampai saat ini.

"Jadi yang paling jadi fokus soal Lapas dan tugas inti Kemenkumham sebagai dapurnya perundang-undangan eksekutif yang belum," ujarnya kepada CNN Indonesia, Sabtu (25/10).

Menurutnya, sejauh ini perbaikan birokrasi di internal Kemenkumham baru terasa pada pelayanan imigrasi dan administrasi hukum umum (AHU). Contoh kongkretnya bisa terlihat dari sistem pengurusan sertifikat dan perizinan usaha secara online.  "Intinya kita butuh komitmen politik untuk bisa membenahinya," ujar Saldi.

Pemikiran Saldi Isra tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Rabu (22/10). Dia mengaku diundang presiden kala itu murni untuk berdiskusi soal hukum tata negara dan postur kabinet, tetapi tidak menyinggung pembagian jatah kursi menteri. "Dari hari Rabu sampai hari ini saya belum dihubungi lagi," katanya.

Ditanya mengenai kesiapannya untuk bergabung dalam kabinet Jokowi-JK, lelaki yang juga aktivis antikorupsi ini mengiyakan. "Saya kan pegawai negeri, kalau ada perintah harus siap," ujarnya singkat.

Sebelumnya, sejumlah nama telah dipanggil ke Istana Negara untuk bertemu Joko Widodo, Rabu (22/10), antara lain Wakil Menteri Keuangan Bambang Soemantri Brodjonegoro, mantan Sekjen DPD RI Siti Nurbaya Bakar, pengamat politik Universitas Indonesia Andrinof Chaniago, dan Rektor UGM Pratikno.