KPK Tak Jamin Menteri Jokowi Bersih

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang melibatkan lembaga itu dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam menyeleksi menteri. Namun KPK menegaskan bahwa catatan rekam jejak yang diberikan lembaga antikorupsi itu bukan jaminan bahwa para menteri tersebut bersih dari korupsi.

"Kami tidak menjamin siapa pun, termasuk calon menteri yang tidak ada catatan dari KPK kelak setelah menjadi menteri tidak korupsi, karena manusia bisa saja berubah saat diberi kekuasaan dan kewenangan mengelola uang yang cukup besar," kata Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Pribowo ketika dihubungi CNN Indonesia, Ahad malam (26/10).

Menurut Johan Budi, catatan rekam jejak dari KPK memang merupakan sebuah langkah awal Jokowi yang positif dalam membentuk kabinet yang bersih. Lembaga antikorupsi tersebut selanjutnya meminta publik membiarkan menteri-menteri Kabinet Kerja Jokowi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. "Biarkan saja mereka menjalankan fungsinya. Tapi kalau korupsi ya kita tindak," Johan Budi menjelaskan.

KPK dan PPATK merupakan dua lembaga yang secara aktif dilibatkan dalam proses seleksi menteri. Jumat lalu (17/10), Jokowi mengirim utusan untuk menyerahkan daftar nama calon menteri ke KPK dan PPATK untuk ditelusuri rekam jejaknya. Dua hari kemudian, Ahad malam (19/10), Jokowi telah menerima catatan rekam jejak calon menteri.

Menurut Jokowi, sedikitnya delapan nama calon menteri tidak mendapat restu untuk menjadi menteri. Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pun segera mengganti nama tersebut dan kembali menyerahkannya ke KPK. Nama tersebut telah kembali ke tangan Jokowi-JK, Sabtu (25/10), sehingga hari ini Jokowi siap mengumumkan Kabinet Kerja yang dia bentuk.