Rini Soemarno dan Puan Menteri Paling Kaya

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo telah menunjuk Rini Mariani Soemarno sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi, Rini tercatat sebagai menteri Kabinet Kerja yang paling kaya dengan total kekayaan sebesar Rp 48,07 miliar.

Data tersebut didapat berdasarkan laporan harta Rini yang diakses CNN Indonesia, Senin pagi (27/10). Rini tercatat dua kali membuat laporan kekayaan yaitu pada 3 September 2001 dan 8 Desember 2004 saat menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Harta Rini yang terdiri dari tanah dan bangunan di 11 lokasi tercatat senilai Rp 28,5 miliar. Harta Rini yang dipaparkan berupa transportasi sebanyak 13 unit mobil, senilai Rp 3,39 miliar; harta bergerak lain seperti batu mulia, barang seni dan antik, dan benda bergerak lain sebesar Rp 1,07 miliar; surat berharga Rp 75,7 miliar; giro dan setara kas Rp 695,6 juta; piutang Rp 4,83 miliar; utang Rp 66,13 miliar dan US$ 1,45 juta.

Sementara Puan Maharani yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berada di urutan kedua menteri terkaya dengan jumlah harta sebanyak Rp 34,15 miliar dan US$ 28.125.

Dari data LHKPN tercatat, Puan melaporkan hartanya satu kali pada 31 Januari 2010 saat menjabat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 16,72 miliar yang tersebar di 17 lokasi, di antaranya terdapat di Kota Bekasi, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Puan juga tercatat memiliki alat transportasi senilai Rp 1,08 miliar, mengantongi surat berharga senilai Rp 2,56 miliar, serta memiliki giro dan setara kas sejumlah Rp 13,78 miliar dan US$ 28.125.

Menempati urutan ketiga, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara tercatat melaporkan harta pada 21 Oktober 2011 saat dia menjabat Komisaris Independen PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Total harta dia kala itu, Rp 32,81 miliar dan US$ 129.705, yang terdiri dari tanah dan bangunan di 21 titik senilai Rp 34,29 miliar; alat transportasi Rp 808 juta; usaha lainnya Rp 300 juta; harta bergerak lain berupa logam mulia dan barang antik senilai Rp 3,78 miliar; surat berharga Rp 750 juta; giro dan setara kas Rp 3,09 miliar dan US$ 129.705; piutang Rp 1,02 miliar; dan utang Rp 11,24 miliar.

Melaporkan harta kekayaan merupakan salah satu kewajiban bagi penyelenggara negara sebagai salah satu langkah mencegah tindak pidana korupsi.