Menteri Minim Kapasitas Lumpuhkan Kinerja

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia Corrupion Watch mencatat sedikitnya 13 menteri dalam Kabinet Kerja memiliki masalah integritas, rekam jejak, dan persoalan kapasitas. Konsekuensinya, kementerian akan lumpuh dan tidak bisa merealisasikan program kerja.

"Kami nilai skor 6,5. Karena setengah mengecewakan publik, dan setengah mengecewakan partai politik. Dari sisi profil kami anggap masih ada yang bermasalah dari sisi kualitas dan kapabilitas," kata Koordinator ICW Ade Irawan di kantornya, Jakarta, Selasa (28/10).

Anggota Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz menyebutkan, lima orang menteri diduga terkait kasus korupsi yang berasal dari laporan masyarakat kepada ICW. "Mereka pernah disebut di dalam persidangan, menerima atau memberikan sejumlah uang dalam korupsi," kata Donal.

ICW juga menilai ada delapan orang menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi yang memiliki persoalan kapasitas di antaranya tidak memiliki riwayat pekerjaan di bidang kementerian yang dipimpin dan tidak memiliki riwayat pendidikan di sektor yang dipimpin. Kebanyakan dari mereka berlatar belakang partai politik dan pengusaha.

Menurut lulusan hukum Universitas Andalas ini, menteri harus mengetahui sektor yang dia pimpin dengan berbagai persoalan. ICW menantang para menteri mencari orang terbaik di jabatan struktural seperti direktur jenderal. Jokowi juga harus mencari staf khusus yang selalu bisa memberikan informasi terkait dengan realisasi program di kementerian tersebut. "Sehingga agenda di kementerian bisa dilaksanakan. Kalau tidak, konsekuensinya program-program kerja kementerian akan sulit direalisasikan," katanya.

Ahad sore (26/10), Jokowi telah mengumumkan 34 jajaran menteri Kabinet Kerja. 15 di antaranya adalah politisi. Sebanyak 11 berprofesi sebagai akademisi di sejumlah universitas di Indonesia. Sementara 9 orang merupakan kalangan profesional. Dari kalangan birokrat, Jokowi memilih enam orang untuk duduk di kursi pimpinan kementerian. Sedangkan lima orang merupakan kalangan pengusaha. Satu orang lainnya, yakni mantan kepala daerah.