KPK Bidik Rekam Jejak Eselon I

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi rupanya masih belum puas dengan hasil penelusuran rekam jejak jajaran menteri kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Latar belakang para penyelenggara negara dianggap perlu penggalian lebih mengakar. Lembaga antirasuah itu kini berhasrat membidik rekam jejak para pejabat eselon I di kementerian dan jajaran direksi BUMN.

"Seyogyanya semua pejabat eselon I juga mengalami background check seperti menterinya. Termasuk seluruh direksi BUMN," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja kepada CNN Indonesia, Selasa (28/10) malam.

Adnan menganggap upaya presiden Joko Widodo menyortir menteri melalui KPK perlu dilanjutkan ke tingkat bawah. Menurutnya, rekam jejak pejabat tinggi di lingkungan kementerian perlu dikaji lagi. "Para menteri mestinya secara otomatis mengikuti irama presiden," kata Adnan.

Penelusuran lanjutan dipandang perlu, anggap Adnan, karena umumnya akan terjadi perombakan eselon setelah pergantian menteri. Sebelum jajaran pejabat di kementerian dibentuk, KPK masuk mengambil peran. "Para calon termasuk yang akan dipertahankan juga harus clean dari beban masa lalu," ujar Adnan.

Presiden Joko Widodo sendiri telah membentuk Kabinet Kerja. Mereka terdiri 34 orang yang berasal dari 80 nama  yang sebelumnya disaring oleh presiden, setelah mendapat catatan dari KPK.

Pemberian tanda merah, kuning dan hijau oleh lembaga antikorupsi itu menjadi gebrakan baru yang dibuat dalam pemilihan para pembantu presiden. Catatan warna merah diberikan oleh KPK karena namanya masuk dalam catatan Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK dan laporan penyelidikan kasus di lembaga antikorupsi itu.

Untuk warna kuning, catatan diberikan kepada para pejabat publik yang namanya tercantum dalam daftar calon menteri yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). LHKPN sendiri merupakan kewajiban pejabat publik sebagai salah satu langkah pencegahan korupsi.