BNPB Biarkan Pengungsi yang Enggan Direlokasi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tak punya solusi lain bagi pengungsi Sinabung dari tiga desa apabila beberapa dari mereka tak mau direlokasi. Ketiga desa tersebut, yakni Desa Simacem, Desa Bekerah, dan Desa Sukameriah.

"Kalau (pengungsi) enggak mau relokasi, biarkan mereka living in harmony. Mereka bisa berdaptasi dengan sekitarnya," kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo di kantornya, Jakarta, Jumat lalu.

Praktis, mereka yang tak mau direlokasi terlebih dahulu, masih harus menetap di pos pengungsian. Sementara itu, untuk mereka yang nekat kembali ke desa dan bercocok tanam, pemerintah berjanji mengupayakan peringatan dini. "Yang penting mereka menurut, kami akan bangun sistem peringatan dini dan pendidikan bencana," ujar Sutopo.

Beragam alasan mencuat. Adat Tanah Karo yang menjunjung tinggi leluhur moyangnya menjadi salah satunya. Masyarakat Karo, tak mau meninggalkan kampung apabila tak bersama moyangnya. "Itu sudah kami bicarakan soal tanah leluhur," ujar Sutopo. Meski demikian, tak ada titik temu antara pemerintah dan masyarakat untuk membicarakan solusi tersebut.

"Akhirnya ada beberapa masyarakat atas inisiatif sendiri, memindahkan kuburan leluhur, ke daerah lain di Kabanjahe atau desa lain yang tidak terkena erupsi," kata koordinator pos pengungsian Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kabanjahe Rosmalia kepada CNN Indonesia, Rabu (29/10).

Pemerintah pun tak mengakomodir proses pemindahan kuburan tersebut. "Mereka bayar sendiri, 2 sampai 3 juta rupiah. Itu angka besar, masyarakat akhirnya pinjam uang sama keluarga. Tapi daripada tertanam pasir," cerita Ros.

Selain itu, masyarakat juga meminta pemerintah untuk memproses relokasi secara berkelompok. "Mereka mau pindah asal satu desa. Pemindahannya tetap satu klaster, misal Desa Bekerah, terus Simacem," kata Sutopo.

Merujuk pada catatan BNPB, sedikitnya 120 orang tinggal di masing-masing desa. Faktanya, pemerintah hanya bisa mengupayakan 50 unit hunian tetap akhir tahun 2014. Apabila pemerintah ingin merelokasi satu desa, paling tidak ada 100 hunian tetap yang sudah tersedia dari target 370 hunian. Padahal, pembangunan 320 hunian baru akan digarap tahun depan. "Semua bertahap. Penggunaan anggaran (saat ini) hanya bisa sampai 2014," ujar Sutopo. Alhasil, proses relokasi masih menghadapi beragam tantangan adat dari masyarakat setempat.

Meski demikian, Sutopo beranggapan hal tersebut lumrah terjadi. "Kasus di Merapi pun juga ada warga yang tak mau direlokasi. Ya bagaimana lagi."