"Memang program daerah sudah berlaku, tidak bisa dicabut. Apa yang menjadi program pemerintah pusat ada kelebihannya dibanding program daerah. Akan kami koordinasi dan sinergikan agar tidak dobel," kata Puan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kabinet Kerja 2014 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).
Sejak kemunculan tiga kartu besutan Jokowi tersebut, tak sedikit masyarakat yang khawatir akan terjadi tumpang tindih fungsi antara kartu tersebut dengan program-program yang telah ada sebelumnya seperti jaminan sosial yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maupun jaminan sosial serupa di daerah-daerah di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait dana pelaksanaan program tersebut, Puan mengaku tak ada masalah. Pasalnya, pelaksanaan program kartu Indonesia sehat dan kartu Indonesia pintar sudah ada di pemerintahan yang lalu. "Kalau kartu keluarga sejahtera ambil dana bantuan sosial dari APBN yang kami gunakan dalam dua bulan ini," tuturnya.