Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyatakan tidak akan terjadi tumpang tindih antara Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera yang diluncurkan Presiden Joko Widodo. Puan memastikan akan mengintegrasikan ketiga kartu andalan Jokowi tersebut dengan kebijakan di daerah.
"Memang program daerah sudah berlaku, tidak bisa dicabut. Apa yang menjadi program pemerintah pusat ada kelebihannya dibanding program daerah. Akan kami koordinasi dan sinergikan agar tidak dobel," kata Puan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kabinet Kerja 2014 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).
Sejak kemunculan tiga kartu besutan Jokowi tersebut, tak sedikit masyarakat yang khawatir akan terjadi tumpang tindih fungsi antara kartu tersebut dengan program-program yang telah ada sebelumnya seperti jaminan sosial yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maupun jaminan sosial serupa di daerah-daerah di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Puan, tidak semua daerah di Indonesia memiliki kesanggupan untuk memberikan jaminan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan secara merata kepada seluruh keluarga di wilayah masing-masing. Untuk itu, program tiga kartu Jokowi dapat menjawab semua kebutuhan tersebut. "Kami berharap segera melakukan sinergi di tiap daerah yang punya kartu mirip dengan KIS dan KIP, supaya tahun depan sudah tersinergi dengan baik," ujar Puan.
Terkait dana pelaksanaan program tersebut, Puan mengaku tak ada masalah. Pasalnya, pelaksanaan program kartu Indonesia sehat dan kartu Indonesia pintar sudah ada di pemerintahan yang lalu. "Kalau kartu keluarga sejahtera ambil dana bantuan sosial dari APBN yang kami gunakan dalam dua bulan ini," tuturnya.