Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menegaskan
bantuan sosial (bansos) yang dicetuskan Presiden Joko Widodo memiliki keunggulan dari program bantuan sosial semasa pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bantuan sosial Kabinet Kerja dikatakan lebih personal kepada penerima bantuan serta transparan.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa ditemui usai rapat Persiapan Hari Pahlawan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin sore (3/11).
"Ada pendekatan baru yang dipakai untuk
program bantuan sosial Keluarga Produktif. Kalau dulu diberikan tidak langsung ke individu bersangkutan sekarang langsung ke orangnya," kata mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nadhlatul Ulama tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada akhir Oktober, pemerintah meluncurkan program Keluarga Produktif ke hadapan publik dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Melalui program tersebut, masyarakat akan menerima sejumlah bantuan sosial melalui layanan keuangan digital berbentuk kartu. Kartu tersebut antara lain
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Bantuan sosial melalui layanan keuangan digital ini pertama kali diberikan saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Saat itu, Presiden Jokowi yang datang dengan ditemani oleh Mensos Khofifah Indar Parawansa membagikan untuk pertama kalinya tabungan kartu elektronik kepada pengungsi Sinabung.
Khofifah kemudian menyatakan pemberian bantuan dalam bentuk non tunai atau simpanan elektronik meminimalisir resiko adanya kebocoran dana bansos seperti yang selama ini dikhawatirkan masyarakat. Masyarakat, katanya, juga bisa mengawasi sendiri saldo bantuan melalui pengecekan dengan telepon selular.
Selain itu, bansos yang diberikan semasa era Jokowi ini juga dikatakan mengadopsi pendekatan personal kepada penerima bantuan dari kalangan warga yang termasuk dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PJMS). Nantinya, pemerintah akan mendatangi langsung panti-panti sosial untuk mencari calon penerima bantuan sosial.
"Metode penyaluran bantuan sosial seperti ini diharapkan mencegah bantuan agar tidak kesasar dan tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan atau
reaching the invisible people," katanya.
Sementara itu, secara terpisah Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Andi ZA Dulung mengatakan bantuan sosial Keluarga Produktif pada prinsipnya sama seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Sambil membagi bantuan, kita sambil
update info (warga miskin)," katanya.