Kriteria Kepala BIN Menurut Tantowi Yahya

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Tantowi Yahya menjabarkan beberapa kriteria penting yang menurutnya harus dimiliki oleh kepala Badan Intelijen Negara. "Profesional, dalam artian yang bersangkutan pernah bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan intelijen," ujar politikus Partai Golkar itu kepada media di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/11).

Lalu, kepala BIN yang baru juga harus memiliki visi dan misi yang sama dengan Komisi I DPR terutama perihal cyber warfare. Menurut Tantowi, cyber intelligence memiliki kedudukan sedikit lebih tinggi dari intelijen konvensional.

"Ketiga, tidak ada catatan buruk dari Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Artinya, harus figur yang bersih," ujarnya.

Untuk kriteria keempat, Tantowi menginginkan agar kepala BIN yang baru dapat menjalin komunikasi yang baik dengan DPR. Ia mengingatkan BIN dan DPR adalah mitra kerja yang harus saling mengerti dan mendukung.

"Setelah ada UU Intelijen, aktivitas intelijen menjadi akuntabel. Ada pasal di sana yang amanatkan DPR untuk buat tim pengawas kalau ada permasalahan besar. Sepuluh orang perwakilan dari sepuluh fraksi," katanya memberi contoh kerja sama antara BIN dan DPR.

Namun demikian, Tantowi mengatakan penetapan kepala BIN yang baru sepenuhnya hak prerogatif Presiden Joko Widodo. DPR diharuskan undang-undang untuk memberikan pertimbangan atas pilihan Presiden, tetapi pertimbangan ini bisa diterima maupun tidak.

"Pertimbangan kami walaupun politis sesungguhnya adalah masukan yang sangat berharga karena kami menilai kompetensi, integritas, dan rekam jejak," ujarnya memungkas.