Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Gerindra menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah Jokowi-JK dalam waktu dekat. Alasan yang dilontarkan Gerindra sama seperti PAN dan Demokrat: karena harga minyak dunia saat ini sedang turun.
“Kami tidak dukung harga BBM naik karena seluruh dunia sedang menikmati turunnya harga minyak. Sekarang sudah jadi US$ 77. Sementara kita (RI) anggarkan di APBN US$ 105 per barel,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11).
Mana Fadli menganggap kenaikan harga BBM menjadi tak logis. Pemerintah, menurut dia, seharusnya justru menurunkan harga BBM mengikuti tren dunia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Tidak ada urgensi menaikkan harga BBM,” kata Wakil Ketua DPR itu. Jika harga minyak dunia melewati pagu anggaran, ujar dia, barulah ceritanya akan lain.
Isyarat pemerintah bakal menaikkan harga BBM sudah muncul sejak pekan lalu, termasuk ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu Amien Rais di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Rabu (29/10). Kalla mengatakan pengurangan subsidi BBM ampuh untuk menyehatkan keuangan APBN, sebab anggaran bisa dialokasikan ke berbagai kebutuhan lain yang lebih mendesak.
“Urusan harga BBM ini hanya soal pilihan. Maukah kita menjalankan pemerintahan dengan menggunakan uang rakyat atau tidak. Bukan masalah naik atau tidaknya harga BBM. Intinya memindahkan subsidi dari yang konstruktif menjadi produktif, sehingga membuat negeri ini lebih sehat,” kata Kalla usai menggelar pertemuan dengan Amien Rais.
Untuk diketahui, BBM bersubsidi yang disalurkan Pertamina dalam sepuluh bulan terakhir mencapai 39,07 juta kiloliter atau 86,1 persen dari batas kuota APBN-P sebesar 46 juta kiloliter. Jika distribusi BBM bersubsidi ini tak diperketat, Pertamina memprediksi kuota BBM bersubsidi akan jebol sebesar 1,9 juta kiloliter pada akhir tahun.
“Jika tidak ada upaya untuk mengerem konsumsi BBM secara drastis, maka jatah BBM subsidi seperti solar habis pada 15 Desember. Sementara premium bakal habis pada 25 Desember tahun ini,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir.