Demokrat Kritik Rencana Jokowi Naikkan BBM

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrat menyatakan pemerintah Jokowi harus punya alasan tepat untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Meski demikian, Demokrat paham pemerintah harus mengatasi beban subsidi yang besar.

Ketua Harian Demokrat Syarif Hasan menyatakan ada empat hal yang perlu dipertimbangkan pemerintah sebelum menaikkan harga BBM. Pertama, dibutuhkan kreativitas pemerintah untuk mengatasi beban subsidi yang besar.

Kedua, alasan menaikkan harga BBM harus benar. “Menurut pengamatan kami (Demokrat), harga minyak sekarang sedang turun. Jadi subsidi yang dibutuhkan untuk BBM tidak perlu sebesar sekarang ini,” kata Syarif di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11).

Ketiga, menyusun program-program bantuan untuk rakyat yang bakal kesulitan jika harga BBM naik. “KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) itu sebenarnya program yang sama dengan pemerintah sebelumnya. Anggarannya pun sudah jelas ada,” kata Syarif.

Keempat terkait faktor waktu. “Pemerintahan sebelumnya sudah menaikkan harga gas dan listrik. Kalau sekarang harga BBM dinaikkan juga, rakyat makin sengsara,” ujar mantan Koperasi dan UKM itu.

Pilihan Redaksi Dukungan 'Lawan' untuk Kebijakan BBM Jokowi Pasang Surut Harga BBM Setiap Rezim Pertamina Diminta Perketat Distribusi BBM Kenaikan Harga BBM Tinggal Hitungan Hari

Kritik Demokrat ini merupakan kelanjutan dari penolakan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan harga BBM di akhir pemerintahannya. Dalam pertemuan SBY dan Jokowi di Bali di masa transisi, 27 Agustus, SBY menolak permintaan Jokowi untuk menaikkan BBM karena tarif dasar listrik baru naik, tak ingin meninggalkan memori jelek di benak rakyat di akhir kepemimpinannya, dan dia masih mampu menahan beban subsidi BBM.

Dua hari sesudah pertemuan Jokowi dan SBY itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan harga BBM harus naik. Menurut Mega, kenaikan harga BBM tak terelakkan dan pemerintahan Jokowi tak bakal bisa menahan kenaikan harga BBM karena APBN mengalami defisit. “Kami sudah melakukan kalkulasi nyata,” kata dia. (Baca: Siapa Berani Tempuh "Jalan Berapi" BBM Bersubsidi)

Untuk diketahui, BBM bersubsidi yang disalurkan Pertamina dalam sepuluh bulan terakhir mencapai 39,07 juta kiloliter atau 86,1 persen dari batas kuota APBN-P sebesar 46 juta kiloliter. Jika distribusi BBM bersubsidi ini tak diperketat, Pertamina memprediksi kuota BBM bersubsidi akan jebol sebesar 1,9 juta kiloliter pada akhir tahun.

“Jika tidak ada upaya untuk mengerem konsumsi BBM secara drastis, maka jatah BBM subsidi seperti solar habis pada 15 Desember. Sementara premium bakal habis pada 25 Desember tahun ini,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir.

Namun rencana kenaikan harga BBM oleh Jokowi kini justru diprotes kader-kader PDIP. Sejauh ini, partai penguasa tersebut belum menyatakan sikap resmi menolak atau mendukung kebijakan itu.