Jakarta, CNN Indonesia -- Jelang Asean Summit, Forum-Asia untuk Hak Asasi Manusia menyuarakan agar kebijakan pasar bebas tidak melulu memikirkan kemajuan ekonomi negara. Upaya penggalakkan pasar bebas di negara berkembang seharusnya dapat diimbangi dengan pembenahan HAM.
"Bagaimanapun yang namanya pasar bebas akan memberikan dampak negatif. Kemajuan dan pembangunan ekonomi selama ini senantiasa diiringi dengan meningkatnya pelanggaran HAM," kata Manajer Advokasi Forum-Asia, Atnike Nova Sigiro, saat menggelar pertemuan di bilangan Cikini, Jakarta, Kamis (6/11).
Atnike mengatakan, dampak dari upaya integrasi pasar bebas di negara-negara berkembang seperti Indonesia bersinggungan dengan dampak lingkungan, hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal, serta ketidakadilan upah buruh. "Namun yang paling mencolok selama ini adalah penggusuran," ujar Atnike.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dampak dari pembangunan masif atas nama kemajuan ekonomi, kata Atnike, tentunya membutuhkan perluasan lahan. Pada praktiknya, tidak sedikit rakyat yang menjadi korban dari pembangunan yang diinisiasi oleh perusahaan baik swasta maupun pemerintah.
Dampak dari penggusuran bukan hal sepele. Atnike mencatat, pelanggaran HAM yang diakibatkan penggusuran merupakan salah satu aduan yang paling banyak dikeluhkan di negara-negara Asean.
"Bukan hanya Indonesia, di negara Asean lainnya, seperti Myanmar, Kamboja dan Filipina, tercatat jumlah korban akibat penggusuran mencapai ratusan ribu orang," kata Atnike.
Berkaca pada kenyataan pahit tersebut, Forum-Asia mendesak agar konferensi tingkat tinggi negara-negara Asean yang akan digelar pertengahan November tidak sekadar mengurusi perkara ekonomi. Bagaimanapun, kata Atnike, pasar bebas juga memberikan dampak terjadinya pelanggaran HAM.
"Setidaknya harus ada regulasi yang mengimbangi antara kemajuan ekonomi dengan penekanan pelanggaran HAM. Di pertemuan itu mereka harus memetakannya," kata Atnike.