POLEMIK UJIAN NASIONAL
Kementerian Serius Evaluasi Ujian Nasional
CNN Indonesia
Jumat, 14 Nov 2014 19:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengatakan kementeriannya sedang menjalani proses mengevaluasi ulang sistem ujian nasional (UN) yang sudah ada sekarang. Anies menganggap hal tersebut menjadi prioritas kementerian.
Namun, ia menekankan persoalannya bukan tentang apakah UN harus ada atau tidak, melainkan apa yang harus dikoreksi dari sistemnya.
"Tujuan diselenggarakannya UU kan adanya pemetaan. Dengan cara UN sekarang, ada tidak pemetaan? Kalau tidak, harus pakai cara lain," ujar Anies di Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Jumat (14/11).
Anies menjelaskan, jika UN sebagai alat uji itu benar, maka seorang siswa yang belajar dengan teknik apapun pastinya dapat menjawab. Tetapi, kata Anies melanjutkan, kalau alat ujinya salah maka yang terjadi adalah seorang siswa harus belajar sesuai dengan alat uji untuk lulus.
Mantan rektor Universitas Paramadina tersebut lalu kemudian mengatakan ada fase yang harus dijalankan dalam proses evaluasi ulang UN. Ia mengingatkan penghapusan sistem UN sekarang sudah tercatat dalam janji kampanye Presiden Joko Widodo sehingga pasti akan terjadi, namun tidak bisa serta-merta setelah pelantikan langsung dilaksanakan.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch dan Koalisi Pendidikan mendatangi kementerian untuk memberikan masukan tentang tantangan-tantangan yang dihadapi Kemendikbud.
Salah satunya adalah tentang penyelenggaran UN. Bambang Wisudo, anggota Koalisi Pendidikan, meminta Anies bersikap tegas perihal wacana penghapusan UN karena menilai sistem UN yang ada sekarang membuat kerusakan parah dan tidak bermanfaat.
"Contoh sistem ujian yang baik, kalau di Finlandia ujian kelulusan hanya di tingkat SMA, SD dan SMP tidak. Sampai kelas 5 SD tidak boleh pakai angka atau A, B, C. Dan itu berhasil," ujar Bambang.
"Kami harap ada evaluasi terhadap UN, apakah masih relevan atau tidak," ujar Febri Diansyah, seorang peneliti dari ICW. Peneliti lainnya Ade Irawan mengatakan ICW tidak anti UN, namun berharap ada proses evaluasi yang bebas dari tekanan politik.
Namun, ia menekankan persoalannya bukan tentang apakah UN harus ada atau tidak, melainkan apa yang harus dikoreksi dari sistemnya.
"Tujuan diselenggarakannya UU kan adanya pemetaan. Dengan cara UN sekarang, ada tidak pemetaan? Kalau tidak, harus pakai cara lain," ujar Anies di Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Jumat (14/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan rektor Universitas Paramadina tersebut lalu kemudian mengatakan ada fase yang harus dijalankan dalam proses evaluasi ulang UN. Ia mengingatkan penghapusan sistem UN sekarang sudah tercatat dalam janji kampanye Presiden Joko Widodo sehingga pasti akan terjadi, namun tidak bisa serta-merta setelah pelantikan langsung dilaksanakan.
Salah satunya adalah tentang penyelenggaran UN. Bambang Wisudo, anggota Koalisi Pendidikan, meminta Anies bersikap tegas perihal wacana penghapusan UN karena menilai sistem UN yang ada sekarang membuat kerusakan parah dan tidak bermanfaat.
"Contoh sistem ujian yang baik, kalau di Finlandia ujian kelulusan hanya di tingkat SMA, SD dan SMP tidak. Sampai kelas 5 SD tidak boleh pakai angka atau A, B, C. Dan itu berhasil," ujar Bambang.
"Kami harap ada evaluasi terhadap UN, apakah masih relevan atau tidak," ujar Febri Diansyah, seorang peneliti dari ICW. Peneliti lainnya Ade Irawan mengatakan ICW tidak anti UN, namun berharap ada proses evaluasi yang bebas dari tekanan politik.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK