Pemerintah Akui Belum Agresif di Perbatasan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengaku pemerintah memang belum agresif mengelola perbatasan. Kasus pembagian KTP Malaysia bagi warga dari tiga desa di perbatasan Indonesia-Malaysia, menurutnya merupakan salah satu konsekuensinya.

“Ternyata masalah ini sebenarnya sudah lama, tapi pemerintahan atau lembaga sebelumnya yang menanggani perbatasan, kurang agresif memberikan laporan untuk bertindak dan bersikap. Sehingga eksodus warga desa ke negara lain bukannya semakin berkurang, malah bertambah jumlahnya,” ujar Menteri Marwan dalam siaran pers yang diterima CNN Indonesia, Ahad malam (16/11).

Sebelumnya dikabarkan ratusan warga dari tiga desa di wilayah Nunukan Kalimantan Utara, kini memegang kartu identitas negara tetangga. Ratusan warga itu tinggal di tiga desa di Kecamatan Lumbis Ogong, yakni Desa Sumantipal, Sinapad, dan Kinokod. Pemberian identitas ini lantas memantik dugaan kalau negeri jiran akan mengklaim wilayah di tiga desa itu sebagai wilayah mereka.

pemerintahan atau lembaga sebelumnya yang menanggani perbatasan, kurang agresif memberikan laporan untuk bertindak dan bersikap.Marwan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Marwan memaparkan, Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik di darat maupun laut. Untuk daratan, berbatasan dengan tiga negara yaitu Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan Serawak dan Sabah. Propinsi Papua dengan Papua New Guinea dan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Lorosae.

Sedangkan wilayah laut, berbatasan dengan sepuluh negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor Lorosae.

Kondisi perbatasan di daratan, umumnya merupakan pegunungan, berbukit dengan akses relatif masih tertutup. Dengan perbatasan yang luas dan jumlah penduduk relatif kecil, menyebabkan rentan kendali pemerintah. “Sehingga, pengawasan dan pembinaan masyarakat sulit dilakukan. Apalagi tingkat kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan relatif tertinggal (miskin),” ujar Menteri Marwan.

Sedangkan negara tetangga seperti Malaysia, kata Menteri Marwan, sudah membuka akses infrastruktur yang relatif baik. Sehingga perputaran perekonomian warga desa perbatasan Indonesia lebih mudah akses ekonominya ke Malaysia. “Kasus sekarang inilah yang sedang terjadi. Masalah ini akan menjadi perhatian khusus yang tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.