Demokrat Ikuti PKS Usul Hak Interpelasi BBM

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat kembali memanas setelah sempat damai selama satu hari ketika nota kesepahaman Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat diteken, Senin (17/11). Hari ini, Selasa (18/11), sejumlah fraksi anggota KMP mengusulkan penggunaan hak interpelasi terhadap langkah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi semalam.

“Kami mengusulkan agar DPR RI menggunakan hak minta penjelasan (interpelasi) tentang kenaikan harga BBM,” kata Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam konferensi pers di ruang rapat pleno fraksinya di gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta.

Pilihan Redaksi BBM Naik, Fraksi PKS Galang Hak Interpelasi Marzuki: Tak Perlu Subsidi BBM di Masa Depan 25 Juta PKL Serempak Naikkan Harga Jual BBM Naik, Dana Sosial Bisa Diambil Hari Ini

Usul interpelasi tersebut, menurut Ibas, menunjukkan keseriusan Demokrat mempertanyakan kebijakan pemerintah Jokowi soal harga BBM. Demokrat menolak kenaikan harga BBM di saat harga minyak dunia sedang menukik turun seperti saat ini.

“(Harga minyak dunia) turun sangat jauh dari perkiraan APBN sebesar US$ 105. Defisit anggaran juga saat ini aman,” kata Ibas. Alasan Demokrat tersebut sama seperti yang dikemukakan PKS.

Kenaikan harga BBM di tengan situasi itu dianggap Demokrat janggal  dan berpotensi menyebabkan inflasi. Demokrat menuntut pemerintah menjelaskan alasan kenapa harga BBM harus dinaikkan tahun ini.

Demokrat juga meminta pemerintah menjelaskan dari mana asalnya anggaran kompensasi bagi rakyat miskin. “Jelaskan pula bagaimana cara mengetahui rumah tangga yang berhak menerima bantuan sosial,” ujar Ibas.

PKS beberapa jam sebelumnya juga menggelar konferensi pers soal kenaikan harga BBM. “Fraksi PKS akan menggalang langkah-langkah konstitusional seperti mendorong DPR RI menggunakan hal interpelasi,” kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan dari pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

Sementara Presiden Joko Widodo di Istana Negara menegaskan subsidi BBM adalah pemborosan anggaran. Menurutnya, dalam kurun waktu lima tahun, dana yang dialokasikan untuk subsidi BBM bisa mencapai Rp 714 triliun. Ia ingin dana sebesar itu dialihkan untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan rakyat. (Baca Jokowi: Tiap Hari Rp 714 Triliun Dibakar untuk BBM)