Ahok Dilantik, FPI Intens Koordinasi ke KMP

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Front Pembela Islam Muchsin Alatas mengatakan ormas yang ia pimpin tidak akan melakukan demonstrasi menentang pelantikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Rabu (19/11). Siang ini, Ahok akan resmi dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Gubernur Jakarta.

"Belum ada koordinasi pergerakan hari ini. Kami tunggu langkah politik dari Koalisi Merah Putih saja," kata Muchsin kepada CNN Indonesia, Rabu (19/11).

Pilihan Redaksi Hari Ini, Ahok Resmi Jadi Gubernur Jakarta Jalan Panjang Ahok Menuju Kursi DKI 1 Marzuki Alie: Ahok Arogan, Harus Berubah Ahok Prioritaskan Pembenahan Birokrasi

Rencananya, Presiden Jokowi akan melantik Ahok di Istana Negara, Jakarta. Ini sesuai Pasal 163 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 201  tentang pelantikan kepala daerah oleh presiden di ibu kota negara. Keputusan Presiden terkait pelantikan Ahok telah ditandatangani sejak Senin (17/11), sehari setelah Jokowi tiba di tanah air.

Menanggapi pelantikan Ahok, FPI mempersilakan. Namun FPI akan terus berkoordinasi dengan KMP untuk menurunkan Ahok dari kursi Gubernur DKI Jakarta.

"Kan sudah jelas proses pelantikannya cacat konstitusi. Dukungan dalam sidang paripurna tidak cukup buat Ahok karena anggota KMP yang mencapai 60 persen dari total anggota dewan tidak datang dalam rapat," kata Muchsin. (Baca: Beda Dasar Hukum KIH dan KMP soal Pelantikan Ahok)

Muchsin berpendapat sosok Ahok tidak tepat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah asalan ia kemukakan, mulai pernyataan Ahok yang kontroversial sampai tindakan dan keputusannya untuk membuat beberapa peraturan yang juga kontroversial, misalnya penerbitan Instruksi Gubernur Nomor 67 Tahun 2014 tentang pengendalian pemotongan hewan di halaman Sekolah Dasar.

"Padahal itu (kurban) kan sudah tradisi Islam sejak lama. Seenaknya saja dia ubah-ubah itu," kata Muchsin.

Tak hanya itu, FPI menilai karakter Ahok yang tegas dan frontal tidak sesuai sebagai pemimpin. "Dia itu sumber masalah. Bukan cocok jadi Gubernur, tapi jadi musuh rakyat," kata Muchsin.

Meski dinilai oleh organisasi massa FPI negatif, Ahok dianggap banyak pihak telah berhasil melakukan gebrakan dan efisiensi dalam struktur birokrasi pemerintahan DKI Jakarta selama ia memerintah. Ia dan Jokowi memperbaiki pelayanan birokrasi dengan melakukan lelang jabatan camat dan lurah di DKI Jakarta. Mekanisme tersebut dinilai bisa meningkatkan kompetisi untuk menghasilkan karyawan Pemprov DKI yang produktif dan pekerja keras.

Tak hanya itu, Ahok bersama dengan Jokowi melakukan pembenahan dan modernisasi pasar tradisional, serta menertibkan pedagang kaki lima di beberapa daerah, termasuk Pasar Tanah Abang.