Lulung: Bukan Soal Ahok atau Ahenk Gubernur

Jakarta, CNN Indonesia -- Api percekcokan antara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Waki Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Haji Lulung) tak pernah padam. Lulung berada dalam barisan yang ingin menggagalkan pelantikan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. (Baca: KMP Jakarta Minta Jokowi Tunda Lantik Ahok)

Kendati demikian, Lulung membantah penolakannya tersebut karena sakit hati terhadap Ahok atau karena alasan-alasan kontroversional seperti yang dilontarkan FPI. (Baca FPI: Kami Tak Rasis, yang Penting Islam)

Pilihan Redaksi Dari Kapitan China Batavia ke Ahok Anak Ahok: Ayah Tidak Galak, Hanya Disiplin Ahok Gubernur Pertama yang Dilantik Presiden Jalan Panjang Ahok Menuju Kursi DKI 1

"Ini bukan masalah Ahok atau Ahenk yang jadi Gubernur. Bukan lagi karena sipit atau belok. Tapi ini karena adanya dua pelanggaran pada saat sidang paripurna pengusulan Ahok jadi Gubernur kemarin," ujar Lulung di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/11). Entah merujuk pada Ahenk yang mana, namun Jakarta pada tahun 1964 pernah dipimpin oleh gubernur nonmuslim bernama Hendrik Hermanus Joel Ngantung alias Henk Ngantung. (Baca: Ahok Bukan Gubernur DKI Nonmuslim Pertama)

Lulung kini berniat menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan pelantikan Ahok sebagai Gubernur Jakarta. Politikus PPP itu menilai Ahok tidak punya prestasi selama memimpin Jakarta bersama Jokowi dua tahun terakhir. "Tidak ada prestasi. Hanya ada omongan Ahok yang selalu menjadi sumber konflik," ujar Lulung.

Sebagai wakil gubernur Jakarta, Lulung menilai Ahok melanggar etika dan norma yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 24 Tahun 2011 yang menyebutkan gubernur dan wakil gubernur wajib menjaga stabilitas politik, yakni kenyamanan, keamanan, dan ketenteraman.

"Di Indonesia kan etika dan norma sudah menjadi budaya. Tapi omongan Ahok menjadi sumber masalah antara kelompok masyarakat seperti FPI dengan Kepolisian," tuding Lulung.

Di luar penilaian buruk dari Lulung dan FPI, Ahok dianggap berhasil membuat gebrakan dalam struktur birokrasi pemerintahan Jakarta. Ia, bersama Jokowi, memperbaiki pelayanan birokrasi dengan melakukan lelang jabatan camat dan lurah yang dinilai bisa meningkatkan kompetisi untuk menghasilkan karyawan Pemerintah Provinsi DKI Jaarta yang produktif dan pekerja keras.

Bersama Jokowi, Ahok juga berhasil membenahi dan menertibkan pedagang kaki lima di beberapa daerah termasuk Pasar Tanah Abang. Di Pasar Tanah Abang inilah api di antara Ahok dan Lulung mulai berkobar. Saat itu Ahok menduga ada oknum di DPRD DKI Jakarta yang membekingi para PKL Tanah Abang. Lulung yang merupakan tokoh Tanah Abang kemudian tersinggung dan minta Ahok diperiksa kejiwaannya.