Dua Ketua Umum, Kantor PPP Masih Diperebutkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Romahurmuziy (Romy) masih mengklaim dirinya sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan yang sah. Meskipun Pengadilan Tata Usaha Negada (PTUN) telah menerbitkan putusan untuk menunda Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang status Romy sebagai ketua umum PPP. Namun, Menkumham Yassona Laoly belum mencabut SK pengesahan status Romy sebagai ketua umum PPP.

Pilihan Redaksi Siap Mundur, Romy Tantang Kubu Djan Faridz Yasonna Minta Dua Kubu PPP Duduk Bersama SDA Tuding Yasonna Terburu-buru SDA Laporkan Romy ke Bareskrim Polri

Terlebih lagi, ia menekankan hasil muktamar yang diadakan olehnya di Surabaya bersifat mengikat bagi seluruh lembaga negara. Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada Djan Faridz untuk segera mengembalikan kesekretariatan Dewan Pimpinan Pusat PPP kepada dirinya.

Menurut Romy, Djan bukanlah ketua umum yang sah karena ia meyakini Muktamar yang diselenggarakan di Sahid beberapa waktu tidak kuorum dan tak memiliki dasar hukum. Djan merupakan ketua umum berdasarkan hasil Muktamar VIII yang diselenggarakan oleh mantan ketua umum PPP Suryadharma Ali di Hotel Grand Sahid Jaya pada 30 Oktober lalu.

"Saya mengimbau kepada Pak Djan Faridz untuk mengembalikan kesekretariatan itu kepada yang berhak karena hal tersebut melanggar kitab undang-undang hukum pidana. Karena yang bersangkutan menduduki properti milik orang lain,” ujar Rommy saat ditemui di Gedung DPR, Jumat malam (21/11).

“Siapapun yang duduk di sana yang bukan merupakan petugas yang ditetapkan DPP partai, sama seperti menduduki lahan orang lain," ujar Romy meneruskan.

Romy juga mengatakan dirinya sudah mengirimkan pesan kepada Djan untuk melakukan komunikasi politik. Namun, hingga Jumat malam tadi, ia masih belum menerima respons dari Djan.

"Saya mengirim utusan juga untuk ajak bicara dengan Pak Djan Faridz karena islah itu yang terbaik untuk partai ini ke depan. Namun sepertinya beliau masih mencoba membaca situasi. Saya kira sebagai langkah awal untuk mencoba menyatukan ini sya kira kita hormati pandangan-pandangan itu," kata Romy.

Perebutan sekretariat DPP PPP dimulai sejak September lalu. Romy, yang saat itu masih menjabat sebagai sekretaris jenderal PPP bersama 19 anggota tidak dapat masuk ke dalam sekretariat DPP PPP. "Yang pasti mereka hanya mau membuka kalau ada perintah dari Pak Suryadharma Ali,” ujar Romy beberapa waktu lalu.