Relokasi Warga Bukan Solusi Atasi Banjir

Jakarta, CNN Indonesia -- Sering kali warga di bantaran kali atau sungai disalahkan sebagai faktor utama penyebab banjir ketika musim hujan tiba. Namun, berdasarkan penilaian penggiat lingkungan, tuduhan tersebut tidak sepenuhnya dapat dibenarkan.

"Memang perilaku warga yang membuang sampah ke kali itu menjadi salah satu penyebab banjir. Tapi dampaknya itu sebenarnya kecil sekali, tidak adil kalau hanya menyalahkan warga," kata Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Ciliwung Merdeka Sandyawan Sunardi kepada CNN Indonesia di kantornya, Jakarta, Jumat (21/11).

Sandyawan mengaku sudah melakukan studi banding ke negara-negara lain, terutama di Eropa. Menurutnya, di negara lain juga banyak terjadi pembuangan sampah ke sungai, dan dampaknya tidak seperti di Indonesia.

"Saya bahkan melihat dengan mata kepala saya sendiri, seseorang membuang sepeda ke sungai," ujar Sandyawan. "Tapi tolong camkan, bukannya kami membela warga yang membuang sampah sembarangan, hanya saja stigma itu harus diubah."

Dia menilai, yang sebenarnya menjadi penyebab banjir di Indonesia, khususnya di Jakarta, adalah kurangnya daerah resapan air dan pemeliharaan kali. "Di sini kan lihat saja beton dan gedung di mana-mana, jarang tanah. Selain itu, kalau di negara-negara yang kami pantau, kali-kali itu selalu dibersihkan, setidaknya seminggu sekali."

"Kalau ada peran besar dari pemerintah, pasti banjir bisa dicegah," ujarnya.

Soal Ciliwung, pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum berencana untuk menambah lebar kali menjadi 50 meter dalam rangka mencegah banjir. Namun, dengan demikian, warga yang bertempat tinggal di sekitar kali harus menghadapi ancaman relokasi.

Ancaman Relokasi

Dengan perlebaran sampai 50 meter, berarti sebagian besar perumahan di Kampung Pulo dan Bukit Duri akan habis. Karena itu, warga sempat mengajukan agar perlebaran hanya dilakukan sampai 35 meter. "Itu menurut kami lebar sungai yang wajar. Kebanyakan sungai di manapun lebarnya berada di kisaran itu," kata Sandyawan.

Namun, menurutnya, Dinas Pekerjaan Umum menunjukkan sinyal untuk bersikeras pada perlebaran 50 meter. Ini terlihat dari penggusuran 15 ruko di sekitar Jatinegara dan pengukuran-pengukuran yang dilakukan belum lama ini.

Dia juga menilai, relokasi warga bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah di Ciliwung. Alasannya, relokasi akan mengganggu sistem ekonomi warga yang sudah sejak lama terbentuk, dan pada akhirnya, akan berimbas pada kesejahteraan warga.

"Studi ekonomi dan sejarah kami menunjukkan warga di sini sudah menjalankan usahanya sejak lama. Jika sistem itu diganggu, stabilitas ekonomi mereka pun akan terganggu," kata Sandyawan. "Walau demikian, warga juga tidak fanatik ingin tinggal di pinggiran kali. Kalau ada tempat yang tidak terlalu jauh, pasti warga setuju."

Menurutnya, dia sudah mengusulkan kepada Joko Widodo, yang pada saat itu baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, agar warga direlokasi ke tanah di sekitar Depo Kereta Api di Bukit Duri. Dia mengaku, Jokowi sudah menyatakan setuju dan melaporkan kepada Dahlan Iskan, Menteri Badan Usaha Milik Negara pada waktu itu.

Hanya saja, usulan itu tidak diterima oleh PT Kereta Api Indonesia dan akhirnya batal dilakukan.

Butuh Kepastian

Sandyawan juga menyampaikan, warga membutuhkan kepastian dari pemerintah soal solusi masalah ini. "Masalah ini kan sudah berpuluh-puluh tahun, dan sampai sekarang belum ada solusi pastinya."

Dia menyesalkan kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintahan terkait pencarian jalan keluar yang ideal dari persoalan ini. Menurutnya, terjadi tumpang tindih antara lembaga-lembaga yang menangani Kali Ciliwung.

"Sering kali Pemerintah Provinsi menginginkan satu hal yang bertentangan dengan Dinas Pekerjaan Umum. Begitu juga sebaliknya," ujar dia. "Mereka berdebat terus, dan kami, warga, menjadi korban karena tidak juga ada solusi."

Dia berharap lembaga pemerintah dapat duduk bersama, juga dengan warga, untuk membicarakan jalan tengah yang dapat disetujui semua pihak. Dengan begitu, dia optimistis masalah seputar Kali Ciliwung dapat diselesaikan dengan baik.

Daerah pinggiran Kali Ciliwung, seperti Kampung Pulo dan Bukit Duri, memang sudah menjadi langganan banjir ketika musim penghujan tiba.
 
Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta,  banjir yang terjadi pada Kamis kemarin menyebabkan 1.086 penduduk mengungsi. Sementara itu sebanyak 16.423 jiwa terkena dampak banjir.

"Semua daerah yang terkena dampak banjir berada di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung, " kata Kepala Pusat Informasi Data dan Humas Sutopo Purwo Nugroho.

Pompa

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan penggunaan pompa portable sebagai tanggap darurat banjir yang masih mengancam warga hingga awal tahun depan.

"Kami akan mengirimkan pompa portable untuk mengatasi persoalan pompa air yang rusak," kata Ketua Dinas Pekerjaan Umum Pemprov DKI Jakarta, Agus Priyono di Jakarta, Jumat (21/11).

Agus juga mengatakan pompa tersebut sudah dikirimkan ke warga di daerah Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan untuk mengganti pompa air yang rusak. "Warga juga sudah kami sampaikan bahwa sudah ada pompa portable," ujar dia.

Menurut dia saat ini sebanyak sembilan pompa air sedang diperbaiki oleh Dinas PU DKI dan diperkirakan akan selesai dalam dua pekan ke depan. "Nanti pada saat rapat pimpinan akan disampaikan ke Pak Gubernur sejauh mana perkembangannya. Semuanya simultan, lah, tidak nunggu satu-satu,"ujar dia.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan pihaknya saat ini telah mempersiapkan sejumlah bantuan bagi pengungsi banjir. "Dalam tiga jam bantuan sudah bisa masuk seperti makanan dan tenaga kesehatan. Ada juga toilet portable. Lengkap," katanya.

Ahok juga mengatakan pemerintah akan membereskan wilayah Kampung Pulo, Jakarta Timur, untuk antisipasi banjir. Daerah tersebut memang menjadi wilayah rutin yang selalu terkena banjir dengan ketinggian melebihi dua meter.

Selain membenahi wilayah rentan banjir, pihaknya juga akan mengejar perbaikan pompa air untuk tanggulangi banjir Jakarta. "Saya sudah rapat dengan Kepala Dinas PU, pompa sudah mulai dikejar," ujar dia.