HTI Sebut Kenaikan BBM sebagai Liberalisasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyebut keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak sebagai kebijakan zalim dan khianat yang pantas ditolak.

"Kenaikan harga BBM pasti akan menyengsarakan rakyat akibat kenaikan harga seluruh barang dan jasa," kata Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto saat unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (23/11).

Pilihan Redaksi HTI Tuding Jokowi Gagal Urus Politik Anggaran BBM Naik, Ridwan Kamil Perbanyak Bus Sekolah Abdee SLANK Minta Rakyat Beri Waktu untuk Jokowi Bulan Depan, Malaysia Hapuskan Subsidi BBM

Penghematan dari pengurangan subsidi BBM dinilai HTI tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami seluruh rakyat akibat melambungnya harga.

Muhammad juga menuding kenaikan harga BBM merupakan liberalisasi sektor hilir. "Liberalisasi migas adalah penguasaan yang lebih besar kepada pihak swasta asing dan pengurangan peran negara," kata dia. Kebijakan seperti ini jelas akan sangat menyengsarakan rakyat yang notabene pemilik sumber daya alam itu sendiri.

Hari ini, ribuan anggota HTI menggelar long march untuk menolak kenaikan harga BBM. Long march dimulai dari Pintu Silang Timur Laut Monas (Pintu Istiqlal) menuju Istana melalui Jalan Medan Merdeka Utara.

Di tengah kerumunan demonstran, seorang perempuan terlihat digotong karena pingsan. Petugas segera membawa perempuan itu ke tenda media. "Pingsan karena terlalu terik," kata salah seorang anggota HTI.

Di dalam tenda, perempuan yang pingsan tersebut dibaringkan di salah satu tandu dan diberi bantuan pernafasan melalui tabung oksigen. Tiga orang petugas medis sibuk mengurus wanita yang terlihat lemas itu.

Pasca pengumuman kenaikan harga BBM subsidi, Senin (17/11) lalu, aksi penolakan terus terjadi. Di Makassar, Sulawesi Selatan, aksi bahkan berujung bentrok.

Pemerintah mulai hari Selasa (18/11) pukul 00.00 WIB telah memberlakukan harga baru pada dua jenis BBM bersubsidi, premium dan solar. Premium yang semula Rp 6.500 menjadi Rp 8.500, sementara solar yang semula Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

Presiden Jokowi berpendapat subsidi BBM yang besar merupakan pemborosan. Dalam kurun waktu lima tahun, anggaran yang dialokasikan untuk subsidi BBM bisa mencapai Rp 714 triliun. Padahal, menurut Jokowi, dana sebesar itu bisa dialihkan untuk membangun infrastruktur yang ditaksir menghabiskan Rp 507 triliun, serta anggaran kesehatan sebesar Rp 202 triliun. (Baca Jokowi: Tiap Tahun Rp 714 Triliun Dibakar untuk BBM)