HARGA BBM
HTI Tuding Jokowi Gagal Urus Politik Anggaran
CNN Indonesia
Minggu, 23 Nov 2014 11:32 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ribuan anggota organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan long march sebagai aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, Minggu (23/11). Long march dilakukan mulai Pintu Silang Timur Laut Monas (Pintu Istiqlal) menuju Istana Negara melalui Jalan Medan Merdeka Utara.
Massa HTI didominasi oleh perempuan. Mereka mengenakan pakaian serba hitam dan membawa bendera HTI serta spanduk bertuliskan kata-kata penolakan pada kenaikan harga BBM. "Ganti rezim, ganti sistem, hancurkan demokrasi, tegakkan khilafah," kata salah seorang orator sambil mengepalkan tangan.
Demonstran lainnya menyatakan kebijakan menaikkan harga BBM adalah aneh dan tidak jelas manfaatnya untuk siapa. "Menaikkan harga BBM ini untuk siapa?" kata dia yang kemudian disambut takbir oleh pengunjuk rasa.
"Wahai rezim Jokowi-JK, engkau telah menaikkan harga BBM. Engkau telah mencabut subsidi BBM. Demi Allah ini adalah kebijakan zzalim, berkhianat," kata sang orator. Ia lantas mengajak para demonstran untuk berdoa.
HTI menilai kebijakan kenaikan harga BBM merupakan tanda pemerintahan Jokowi-JK gagal mengurus politik anggaran. Tapi, menurut HTI, kegagalan tersebut disembunyikan dengan dalih untuk mengalihkan subsidi guna pembangunan infrastruktur.
"Orang-orang pemerintahan itu tidak becus mengelola anggaran," kata HTI.
Gelombang penolakan kenaikan harga tak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, aksi bahkan berujung bentrok.
Jokowi berpendapat subsidi BBM yang besar merupakan pemborosan. Dalam kurun waktu lima tahun, anggaran yang dialokasikan untuk subsidi BBM bisa mencapai Rp 714 triliun. Padahal, menurut Jokowi, dana sebesar itu bisa dialihkan untuk membangun infrastruktur yang ditaksir menghabiskan Rp 507 triliun, serta anggaran kesehatan sebesar Rp 202 triliun. (Baca Jokowi: Tiap Tahun Rp 714 Triliun Dibakar untuk BBM)
Massa HTI didominasi oleh perempuan. Mereka mengenakan pakaian serba hitam dan membawa bendera HTI serta spanduk bertuliskan kata-kata penolakan pada kenaikan harga BBM. "Ganti rezim, ganti sistem, hancurkan demokrasi, tegakkan khilafah," kata salah seorang orator sambil mengepalkan tangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
HTI menilai kebijakan kenaikan harga BBM merupakan tanda pemerintahan Jokowi-JK gagal mengurus politik anggaran. Tapi, menurut HTI, kegagalan tersebut disembunyikan dengan dalih untuk mengalihkan subsidi guna pembangunan infrastruktur.
Gelombang penolakan kenaikan harga tak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, aksi bahkan berujung bentrok.
Jokowi berpendapat subsidi BBM yang besar merupakan pemborosan. Dalam kurun waktu lima tahun, anggaran yang dialokasikan untuk subsidi BBM bisa mencapai Rp 714 triliun. Padahal, menurut Jokowi, dana sebesar itu bisa dialihkan untuk membangun infrastruktur yang ditaksir menghabiskan Rp 507 triliun, serta anggaran kesehatan sebesar Rp 202 triliun. (Baca Jokowi: Tiap Tahun Rp 714 Triliun Dibakar untuk BBM)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK