Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia Police Watch (IPW) mengatakan akan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa proyek pengadaan seragam loreng Korps Brimob. Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, memastikan timnya saat ini sedang meneliti berapa nilai dari proyek pengadaan seragam puluhan ribu korps Brimob.
“Kami akan melihat berapa nilainya proyek pengadaan ini. Kalau di atas Rp 100 juta, itu pasti harus melalui tender,” ujar Neta saat dihubungi CNN Indonesia, Minggu (23/11).
Dia menambahkan, pengadaan seragam militer di Indonesia memang biasanya dilakukan oleh PT Sri Rejeki Isman alias Sritex, yang berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah. Namun, untuk penggadaan seragam militer yang diberlakukan sejak dua pekan lalu, Neta mengaku IPW tidak pernah mendengar mengenai tender proyek pengadaan seragam yang dilakukan oleh Polri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyebut, jika Polri tidak mampu menjelaskan mengenai tender proyek pengadaan seragam tersebut, maka patut diduga adanya komisi proyek yang terjadi di Polri, untuk membuat seragam angota-anggota Brimob.
“Jangan-jangan ada komisi proyek karena ada tender ini. Kita akan melihat, siapa-siapa saja yang ikut tender dalam proyek ini. Kemungkinan, pengadaan seragam brimob akan dijalankan melalui Korbrimob,” katanya.
Berdasarkan surat Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman tertanggal 30 September 2014, anggota Korps Brigade Mobil Kepolisian Republik Indonesia akan kembali menggunakan seragam loreng sebagai pakaian dinas lapangan. Penggunaan kembali seragam loreng tersebut diberlakukan mulai Jumat 14 November lalu, bertepatan dengan hari jadi korps Brimob ke 69.
Sutarman menjelaskan, penggunaan kembali pakaian loreng dilakukan sebagai bentuk rasa hormat terhadap para Anggota Brimob terdahulu. Seragam loreng tersebut sempat digantikan oleh seragam berwarna hitam.
"Pemakaian baju loreng juga ditujukan untuk meningkatkan kebanggaan Brimob," ujar Sutarman.