Jokowi Disarankan Tunda Rencana Pemilihan Bos Intelijen

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahfudz Siddiq meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak tergesa dalam memilih Kepala Badan Intelijen Negara. Ia menyarankan agar pergantian lebih mempertimbangkan situasi dan kondisi keamanan nasional.

Pilihan Redaksi KontraS Minta Kepala BIN Tak Terlibat Politik Kepala BIN Tidak Harus dari Militer Kandidat Kepala BIN Tercatat di Kasus HAM Bang Yos: Penunjukan Kepala BIN Terhambat DPR DPR Tak Masalah Kepala BIN Baru dari Politisi

“Menyusul rencana presiden yang ingin mengganti Kepala BIN, saya sarankan untuk tidak perlu terburu-buru,” kata mahfudz dalam pesan singkat yang diterima CNN Indonesia, Ahad (23/11) malam.

Menurut Mahfudz, kondisi sosial politik seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penentuan kepala badan telik sandi itu. Dan saat ini, katanya merupakan waktu yang kurang tepat. “Maraknya gelombang unjuk rasa menyikapi kenaikan harga BBM bersubsidi misalnya, merupakan reaksi yang perlu dicermati lantaran menyangkut situasi sosial dan politik yang penting,” katanya. “Selain itu juga menunggu situasi DPR yang sebentar lagi kondusif.”

Mahfudz menginginkan tahapan pemilihan Kepala BIN berjalan sesuai dengan undang-undang. Uji kelayakan di DPR, adalah salah satunya. “Selain itu karena calon yang diajukan nantinya akan berjumlah satu orang, maka perlu diperhatikan secara cermat,” katanya.

Beberapa nama calon Kepala BIN memang sudah beredar. Mulai dari mantan Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Purnawirawan Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Wakil Kepala BIN As'ad Said Ali, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, hingga mantan Gubernur DKI Jakarta dua periode, Sutiyoso. Sutiyoso sendiri terdengar bergabung dalam bursa pemilihan akhir-akhir setelah sebelumnya hanya ada tiga nama yang beredar.

(Baca Fokus CNN Indonesia: Seleksi Kepala Telik Sandi)

Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Presiden Joko Widodo untuk memilih kandidat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang tidak memiliki kepentingan politik. “Sebab BIN punya kapasitas dan kewenangan yang unik, yang beda dengan lembaga lain," ujar Koordinator Badan Pekerja KontraS Haris Azhar di Cikini, Jakarta, awal November lalu.

Menurut Haris, BIN akan berurusan dengan berbagai lembaga-lembaga yang akuntabel, oleh karena itu badan intelijen ini harus diisi oleh orang-orang yang tercatat memiliki integritas baik. "Kalau BIN dikuasai oleh orang-orang yang integritasnya buruk, mereka punya potensi menyalahgunakan itu," kata Haris.

Ketidakprofesionalan tersebut, menurut Haris, tampak pada gagalnya mantan Presiden SBY dan Kepala BIN Marciano Norman dalam menuntaskan kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib.