Gubernur Keluhkan ke Jokowi Pemberitaan Korupsi

Bogor, CNN Indonesia -- Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengakui kasus korupsi membuat kepala daerah kehilangan wibawa dan legitimiasi. Apalagi jika sebuah dugaan kasus telah diberitakan oleh media massa.

Hal ini dikeluhkan Gubernur Sulawesi Selatan itu kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan informal para gubernur seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11).

Pilihan Redaksi Jokowi Kumpulkan Gubernur se-Indonesia Gubernur Jadi Pejabat Amanah Presiden Jokowi Ingin Pusat dan Daerah Sinkron

Semua pihak termasuk gubernur, menurut Syahrul, sepakat jangan ada celah dan ruang untuk korupsi dalam pemerintahan. Namun meski begitu, ada prosedur dan aturan yang jadi bagian serta berkaitan dengan penanganan sebuah kasus pemerintahan.

Di depan Presiden, Syahrul mengeluhkan pemberitaan massif menjadi ganjalan tersendiri. Ini menurutnya, selalu jadi bahan pembicaraan dalam setiap pertemuan para gubernur.

"Ekspos media bisa membuat gubernur kehilangan legitimasi dan wibawa, padahal belum tentu itu menjadi persoalan," kata Syahrul.

Menurutnya, ada kesan para kepala daerah hanya tinggal menunggu giliran untuk untuk jadi tersangka korupsi. Akibatnya para gubernur kehilangan akselerasi untuk membangun terobosan-terobosan.

Para gubernur, ditegaskan Syahrul tidak takut dipenjara jika memang terbukti korupsi. Namun jika memang kasus belum sepenuhnya terbukti, gubernur juga butuh perlindungan.

Syahrul berharap ada aturan dari Menteri Dalam Negeri yang mengatur soal pemanggilan kepada daerah yang diduga terjerat korupsi. Misalnya harus melalui aparat pengawasan internal pemerintahan (APIP). "Kecuali yang ditangkap tangan," ujar Syahrul.

Hingga 2011 lalu, Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 17 gubernur yang terjerat kasus. Jumlah ini belum termasuk nama Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Gubernur Riau Rusli Zainal. Keduanya jadi tersangka dalam kasus korupsi pada 2013.