Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham memastikan Golkar sudah mengantongi izin untuk menggelar Musyawarah Nasional IX di Bali pada 30 November 2014.
Sebelumnya, Ketua Departemen Eksekutif dan Yudikatif DPP Golkar Lamhot Sinaga mengatakan sejauh ini pemerintah dan hal ini kepolisian belum mengeluarkan izin bagi penyelenggaraan Munas IX di Bali.
"Urusan polisinya sudah selesai kok. Dua hari yang lalu. Makanya tanya Sekjen, kan Sekjen yang lebih tahu," ujar Idrus di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (25/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Lamhot memaparkan tertundanya izin dari pemerintahan setempat disebabkan adanya potensi kerusuhan yang ditimbulkan dari Munas ini. Mengingat, Aburizal Bakrie dinilai banyak melakukan pelanggaran konstitusi dalam persiapan Munas yang sarat akal-akalan. Termasuk dalam penetapan waktu dan tempat pelaksanaannya.
Namun hal tersebut dibantah oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung. Ia memastikan Munas akan tetap diadakan di Bali. "Saya belum dengar soal itu. Kemarin saya juga sudah bertemu dengan Ical bahwa dia sudah komunikasi dengan Polri. Surat-surat terkait izin juga sudah dikirim," terang Akbar di tempat yang sama.
Diketahui, Munas IX Golkar sedianya digelar pada 8 Oktober 2014 apabila berlandaskan hasil Munas VIII tahun 2009. Pelaksanaan Munas IX dapat diundur menjadi Januari 2015 sesuai rekomendasi dari Munas sebelumnya yang digelar di Pekanbaru. Namun, dalam Rapimnas VII yang berlangsung di Yogyakarta 17-19 November lalu, mayoritas pengurus DPD Tingkat I dan organisasi sayap menyepakati penyelenggaraan Munas IX kembali dimajukan menjadi 30 November dengan bertempat di Bandung Jawa Barat, namun akhirnya akan digelar di Bali.