Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi III DPR yang merupakan mitra kerja Kepolisian RI belum tahu rencana Polri mengadakan kembali seragam loreng bagi Korps Brigade Mobil (Brimob) dengan alasan untuk revolusi mental. Seragam loreng tersebut juga dinilai ikut menentukan keberhasilan operasi Polri di hutan-hutan.
“Saya enggak tahu Polri mau ngadain apa,” kata Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11).
Anggota Komisi III Bambang Soesatyo menyatakan persoalan seragam loreng itu dapat ditanyakan langsung kepada Polri dalam rapat Komisi III dengan institusi itu yang akan digelar pekan depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Rapat dengar pendapat Komisi III dengan Polri minggu depan,” kata Sekretaris Fraksi Golkar itu.
Soal pengadaan seragam loreng yang disebut tanpa tender itu, Bambang mengatakan seluruh pengadaan di kementerian dan lembaga harus melalui tender. “Enggak boleh tanpa tender. Pengadaan di Polri, Kejaksaan, KPK, MK, MA, semua harus dengan tender. Kalau tidak, kami (Komisi III) akan melakukan pemeriksaan,” ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane berpendapat penggunaan seragam loreng bagi Brimob dapat memicu sikap arogan di tubuh Polri. Pasalnya, seragam loreng selama ini identik dengan karakter militer. Terlebih Brimob merupakan ‘militer’-nya polisi.
“Jika hal-hal berbau militer dikenakan oleh yang bukan militer, sangat mungkin dapat memunculkan karakter arogan, represif, sekaligus militeristik,” ujar Neta.
Kapolri Jenderal Sutarman mengumumkan digunakannya kembali seragam loreng oleh Brimob pada perayaan ulang tahun Korps Bribom di Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jumat (14/11).