MUNAS GOLKAR
Golkar Terancam Seperti PPP: Dua Kubu Tarung di Jalur Hukum
CNN Indonesia
Rabu, 26 Nov 2014 17:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Golkar terbelah, mengikuti jejak rekannya di Koalisi Merah Putih –Partai Persatuan Pembangunan. Dua kubu di PPP, kubu Romahurmuziy dan kubu Suryadharma Ali, hingga kini terus berebut kuasa di partai itu lewat ranah hukum. (Lihat FOKUS: Babak Baru Perseteruan Partai Kabah)
Nasib serupa kemungkinan bakal menimpa Golkar. Rabu (26/11), Tim Penyelamat Partai Golkar pimpinan Agung Laksono menyatakan bakal mengambil alih Golkar dari tangan Aburizal Bakrie. Untuk itu Tim telah mengirimkan susunan pengurus baru Dewan Pimpinan Pusat Golkar versi mereka ke Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan. (Baca: Tim Penyelamat Siap Rebut Golkar, Incar Legitimasi Menkumham).
Bisa jadi, di masa depan pertarungan Golkar ada di antara kubu Ical (Aburizal) dan Agung Laksono. “Kemungkinan seperti PPP, akan ada dualisme kepengurusan dan masing-masing kubu membawa masalah itu ke jalur hukum,” kata pengamat politik Indo Barometer M Qodari kepada CNN Indonesia.
Jika sudah masuk ranah hukum, maka proses pertarungan akan panjang. “Belum tentu satu-dua tahun selesai. PKB misalnya dulu sampai bertahun-tahun antara kubu Gus Dur dan Muhaimin Iskandar,” ujar Qodari.
Adu legitimasi hukum itu akan melibatkan pengadilan, dan bisa sampai tingkat Mahkamah Agung, hingga MA memutuskan kubu mana di partai itu yang bisa mengikuti pemilu selanjutnya.
Pada tahap awal, pengakuan Kemenkumham selalu menjadi target. Usai disahkan menjadi Ketua Umum PPP pada Muktamar Surabaya misalnya, Romahurmuziy (Romy) langsung mengirim surat permohonan ke Kemenkumham untuk mengesahkan susunan baru kepengurusan PPP versi Muktamar Surabaya. Surat itu dikirim pada hari yang sama dengan penutupan Muktamar Surabaya.
Kini, Agung Laksono pun melakukan hal serupa. “Kami sudah kirim surat ke Kemenkumham. Tunggu saja surat balasannya,” kata Ketua DPP Golkar Yorrys Raweyai yang masuk Tim Penyelamat Golkar.
Surat dari pengurus Golkar ‘tandingan’ itu dikirim hanya sehari setelah Agung membentuk Tim Penyelamat Golkar –sebelumnya disebut Presidium Penyelamat Partai Golkar– pada Selasa (25/11).
Fenomena partai yang terbelah, ujar Qodari, selalu berakar pada kepentingan dan kekuasaan. Di dalamnya, kepentingan internal partai berkait kelindan dengan kepentingan kepentingan eksternal, termasuk pemerintah.
“PKB misalnya, Gus Dur dulu menuding pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono lebih memihak kubu Muhaimin Iskandar karen Muhaimin merupakan bagian dari pemerintahan,” kata Qodari.
Qodari pun menyesalkan instruksi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedho Edhy Purdijatno yang meminta Polri tak mengeluarkan izin penyelenggaraan Musyawarah Nasional Golkar di Bali pada 30 November ini.
Munas itulah yang menjadi akar persoalan konflik Golkar. Pada forum tertinggi Golkar itu, partai beringin bakal memilih ketua umumnya Di situ, Agung Laksono seharusnya akan menantang Ical sang petahana. Namun kini Agung justru berencana membentuk Munas tandingan. (Baca: Agung Gelar Munas Januari, Ical Tetap November)
Artinya, sangat mungkin Golkar akan mempunyai pemimpin kembar seperti PPP dengan Romy dan Djan Faridz-nya. Romy terpilih sebagai ketua umum pada Muktamar Surabaya, sedangkan Djan terpilih sebagai ketua umum pada Muktamar Jakarta yang digelar Suryadharma Ali.
Golkar, di masa mendatang, amat mungkin bernasib sama. Akan muncul ketua umum Golkar versi Munas Bali dan Munas Jakarta. Selamat datang era partai terbelah.
Simak kisah jatuh-bangun Partai Golkar selama setengah abad di FOKUS: Umur Emas Partai Beringin
Nasib serupa kemungkinan bakal menimpa Golkar. Rabu (26/11), Tim Penyelamat Partai Golkar pimpinan Agung Laksono menyatakan bakal mengambil alih Golkar dari tangan Aburizal Bakrie. Untuk itu Tim telah mengirimkan susunan pengurus baru Dewan Pimpinan Pusat Golkar versi mereka ke Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan. (Baca: Tim Penyelamat Siap Rebut Golkar, Incar Legitimasi Menkumham).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adu legitimasi hukum itu akan melibatkan pengadilan, dan bisa sampai tingkat Mahkamah Agung, hingga MA memutuskan kubu mana di partai itu yang bisa mengikuti pemilu selanjutnya.
Kini, Agung Laksono pun melakukan hal serupa. “Kami sudah kirim surat ke Kemenkumham. Tunggu saja surat balasannya,” kata Ketua DPP Golkar Yorrys Raweyai yang masuk Tim Penyelamat Golkar.
Surat dari pengurus Golkar ‘tandingan’ itu dikirim hanya sehari setelah Agung membentuk Tim Penyelamat Golkar –sebelumnya disebut Presidium Penyelamat Partai Golkar– pada Selasa (25/11).
Fenomena partai yang terbelah, ujar Qodari, selalu berakar pada kepentingan dan kekuasaan. Di dalamnya, kepentingan internal partai berkait kelindan dengan kepentingan kepentingan eksternal, termasuk pemerintah.
“PKB misalnya, Gus Dur dulu menuding pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono lebih memihak kubu Muhaimin Iskandar karen Muhaimin merupakan bagian dari pemerintahan,” kata Qodari.
Qodari pun menyesalkan instruksi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedho Edhy Purdijatno yang meminta Polri tak mengeluarkan izin penyelenggaraan Musyawarah Nasional Golkar di Bali pada 30 November ini.
Munas itulah yang menjadi akar persoalan konflik Golkar. Pada forum tertinggi Golkar itu, partai beringin bakal memilih ketua umumnya Di situ, Agung Laksono seharusnya akan menantang Ical sang petahana. Namun kini Agung justru berencana membentuk Munas tandingan. (Baca: Agung Gelar Munas Januari, Ical Tetap November)
Artinya, sangat mungkin Golkar akan mempunyai pemimpin kembar seperti PPP dengan Romy dan Djan Faridz-nya. Romy terpilih sebagai ketua umum pada Muktamar Surabaya, sedangkan Djan terpilih sebagai ketua umum pada Muktamar Jakarta yang digelar Suryadharma Ali.
Golkar, di masa mendatang, amat mungkin bernasib sama. Akan muncul ketua umum Golkar versi Munas Bali dan Munas Jakarta. Selamat datang era partai terbelah.
Simak kisah jatuh-bangun Partai Golkar selama setengah abad di FOKUS: Umur Emas Partai Beringin
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK