Moratorium Pembangunan Kantor Pemerintah untuk Efektivitas

Jakarta, CNN Indonesia -- Pembangunan kantor pemerintah akan dimoratorium. Ini ditempuh agar kerja birokrasi lebih efektif dan pegawai lebih sering turun ke lapangan.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Rabu (3/12) mengatakan, pembangunan kantor pemerintah ke depan akan lebih diarahkan untuk bangunan yang sifatnya lebih spesifik atau untuk kantor layanan umum saja.

"Akan ada moratorium, tidak ada pembangunan kantor pemerintah beberapa tahun ke depan, kecuali yang sangat spesifik, atau tempat kantor pelayanan umum," kata Sofyan Istana Kepresidenan, Jakarta.

Langkah tersebut diambil dalam rangka mengupayakan reformasi birokrasi yang lebih efektif seperti yang perintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pembahasan soal reformasi birokrasi ini menurut Sofyan jadi salah satu dari enam agenda sidang kabinet paripurna kali ini.

Selain untuk mengefektifkan kerja birokrasi, moratorium pembangunan kantor pemerintah juga bertujuan agar pegawai pemerintah lebih banyak meluangkan waktu untuk bekerja di lapangan. Jokowi berharap, dengan begitu pegawai dapat mengetahui fakta-fakta secara langsung yang tidak dapat didapatkan ketika bekerja di dalam kantor.

"Birokrasi yang terlalu banyak di kantor akan didorong supaya banyak pergi ke lapangan. Jangan menumpuk di kementerian, misalnya di Kementerian PU (Pekerjaan Umum) atau Pertanian, bekerja di lapangan," ujar Sofyan.

Sidang kabinet paripurna kali ini, Jokowi membahas enam agenda. Enam agenda itu di antaranya hal-hal yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, pengadaan barang dan jasa, pengamanan bahan pangan pokok, stok BBM negara, persiapan untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2015, serta finalisasi RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019.