Jokowi Tunjuk Menkumham Bahas Revisi UU MD3

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menerbitkan Surat Presiden dalam rangka membalas surat kiriman pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3). Surat tersebut salah satunya berisi tentang kementerian yang ditunjuk untuk membantu pembahasan UU MD3 itu.

Pilihan Redaksi Revisi UU MD3 Dibahas di Luar Prolegnas DPD: Revisi UU MD3 Jangan Terpengaruh Perkara KMP-KIH Soal Revisi MD3, Bamus DPR Bakal Akomodasi Usulan DPD DPD Minta 13 Pasal UU MD3 Ikut Direvisi

"Salah satunya adalah Kementerian Hukum dan HAM," kata Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, di Gedung Nusantara III DPR RI, Jumat (5/12). Dia mengatakan Surpres tersebut baru diterima pimpinan DPR pada Kamis (4/12) malam.

Dengan diterimanya Surpres tersebut, Taufik berujar, membuat jadwal Rapat Paripurna hari ini terpaksa diundur. "Rencana Rapat Paripurna adalah pagi ini, tapi karena Surpres baru diterima malam, maka Rapat Paripurna ditunda," katanya.

Sebelumnya, pada Selasa (2/12), Rapat Paripurna DPR RI memutuskan revisi UU MD3 masuk dalam program legislasi nasional 2014 dan revisi tersebut juga dijadikan usulan inisiatif DPR RI. Rencana dan kesepakatan awal revisi UU MD3 itu direncanakan selesai sebelum masa reses. Namun hal itu dipastikan molor, mengingat hari terakhir sebelum reses jatuh pada hari ini.

Menanggapi wacana pemunduran waktu reses, Taufik mengatakan, masih akan ikut dibicarakan pada rapat pengganti Bamus nanti. "Tanggal 5 itu patokan dan soal pemunduran nanti juga akan dibahas," ujarnya.

Namun, dia menegaskan, dengan dikeluarkannya Surpres artinya proses revisi UUMD3 sudah hampir rampung. "Intinya adalah dengan dikeluarkannya Surpres, maka proses revisi UU MD3 ini sudah mendekati akhir," kata Taufik.