Gerindra Tunggu Penjelasan Ical Soal Perppu Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan hingga kini partainya dan Koalisi Merah Putih masih menunggu penjelasan mengenai alasan rekomendasi sementara penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dicetuskan oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Pilihan Redaksi Demokrat Kecewa terhadap Golkar PPP Sebut Ical Pengkhianat Soal Perppu Pilkada SBY Telepon Ical Saat KMP Teken Dukungan Perppu Golkar Tolak Perppu Pilkada, Demokrat Siap Bertarung

"Saya belum dengar persis apa alasan pimpinan Partai Golkar. Kami mau mendengar secara keseluruhan," ujar Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/12).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, juga meminta Partai Golkar untuk menjelaskan alasan penolakan mereka terhadap Perppu Pilkada dengan jelas. Dalam Musyawarah IX Nasional Partai Golkar, Ical menginstruksikan kepada anggota fraksinya di DPR untuk menolak Perppu Pilkada.

Ical pun membantah ada kesepakatan politik dengan Ketua DPD I dan II yang disebut-sebut menjanjikan barter dukungan agar ia kembali terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar, yang ditukar dengan dukungan kepada Ketua DPD I dan II untuk menjadi kepala daerah.

Menanggapi hal tersebut, Muzani menilai perlu diadakannya komunikasi politik yang bukan dilakukan oleh Partai Demokrat, SBY, dan Golkar saja. Namun, oleh seluruh fraksi yang ada di DPR.

Dia menekankan, Perppu Pilkada bukanlah kepentingan politik sekelompok orang, namun kepentingan berbangsa dan bernegara.

"Bukan hanya kami. Kami harus bicara dengan PDIP, NasDem, PKB karena ini bukan persoalan KMP-KIH. Ini komitmen kita bagaimana membangun demokrasi. Ini bagaimana kita memiliki kewenangan agar terlaksana dengan baik, apakah melalui DPRD atau secara langsung?" katanya.

Mengenai posisi Gerindra, Muzani mengaku belum ada pembahasan tentang tersebut baik di tingkat fraksi ataupun partai. Ia mengatakan pembahasan tersebut akan dilakukan seusai masa reses. "Agenda Gerindra membicarakan soal itu nanti pada Januari awal atau awal masa sidang mendatang karena sekarang proses reses dulu," tuturnya.