Jakarta, CNN Indonesia -- Penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah oleh Partai Golongan Karya membuat posisi Partai Demokrat di peta politik Indonesia goyah. Namun, Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan menolak anggapan partainya berdiri di dua kaki.
"Kami ini partai penyeimbang, bukan berdiri di dua kaki," ujar Syarief, saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI, Jumat (5/12). Perkataan tersebut merujuk pada Partai Demokrat yang pernah membuat kesepakatan dengan Koalisi Merah Putih, namun juga mendukung Koalisi Indonesia Hebat.
"Kalau berdiri di dua kaki artinya kamu melangkahi keduanya," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syarief mengatakan, sejak awal Partai Demokrat memang tidak berada dalam KMP ataupun KIH. Menurutnya, pada saat tertentu mereka bisa sepakat dengan KMP tapi di saat lain sepakat dengan KIH.
"Pada isu-isu tertentu kita bersama KMP, tapi tidak tertutup kemungkinan bersama KIH. Saya tegaskan sekali lagi kami adalah partai penyeimbang," ujarnya.
Sebelumnya, pada Musyawarah Nasional Partai Golkar IX, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan penolakannya terhadap Perppu Pilkada yang dikeluarkan Susilo Bambang Yudhoyono ketika masih menjabat sebagai Presiden. Hal tersebut mendapat respons beragam, bahkan membuat SBY berkomentar melalui akun Twitternya.
Atas hasil Munas Golkar itu, Syarief mengungkapkan kekecewaannya terhadap Partai Golkar. Menurutnya, Golkar telah mengingkari janji yang sudah disepakati sebelumnya. "Saya kecewa, apalagi sekarang mereka malah ingin memperjuangkan Pilkada tidak langsung," ujarnya.