Ditolak Golkar, Demokrat Yakin Perppu Diterima

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrat yakin Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pilkada akan diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat meski mendapat penolakan dari Partai Golongan Karya dan belum adanya sikap dari Koalisi Merah Putih.

Pilihan Redaksi Gerindra Tunggu Penjelasan Ical Soal Perppu Pilkada PPP Sebut Ical Pengkhianat Soal Perppu Pilkada Tolak Perppu, Ical Memecah KMP? Golkar Ingkar, SBY Minta PD Merapat ke PDIP

Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan, mengatakan keyakinan tersebut muncul karena melihat pergerakan Koalisi Indonesia Hebat. "Saya lihat KIH itu sepakat dengan Demokrat, maka saya yakin bisa diterima," ujar Syarief saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Jumat (5/12).

"Konstelasi politik KIH itu ada lima fraksi. Jika konstelasinya tetap demikian Perppu tersebut akan bisa diterima oleh DPR RI," kata Syarief menambahkan.

Anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut juga menyatakan akan berdiri bersama KIH yang dimotori oleh PDI Perjuangan jika itu memang sesuai dengan kepentingan rakyat.

Sebelumnya Presiden Indonesia periode 2009-2014 Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2014. Perppu tersebut dikeluarkan sebagai jawaban dari SBY terhadap respons masyarakat Indonesia yang menolak Undang-Undang Pilkada yang menetapkan Pilkada akan dilakukan oleh DPRD.

Kesepakatan Perppu tersebut kabarnya ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Namun nyatanya Partai Golkar berbalik arah dan malah menunjukkan penolakannya terhadap Perppu tersebut.

Syarief mengatakan musibah Perppu tersebut menjadi salah satu alasannya tidak hadir dalam acara pelantikan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar Periode 2014-2019. Dia mengatakan mendapat instruksi untuk meninggalkan lokasi Musyawarah Nasional Partai Golkar yang bertempat di Bali.

"Ada musibah Perppu dan instruksinya adalah seperti itu (tidak hadir di pelantikan dan penutupan)," katanya.