Kemenkumham Siap Terima Golkar Kubu Agung

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali, Aburizal Bakrie (Ical), telah mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Senin (8/12), untuk mendaftarkan kepengurusan Golkar versi mereka. Ical tiba didampingi Idrus Marham, Ade Komarudin, dan MS Hidayat.

Kabarnya Golkar kubu ketua umum hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, juga akan menyambangi Kemenkumham hari ini. Kedua kubu kini berlomba meminta pengesahan kepengurusan versi mereka masing-masing.

Pilihan Redaksi Menkumham Bentuk Tim Khusus Kasus Golkar Golkar Kubu Ical Dinilai Lebih Berpeluang Diakui Pemerintah Agung Serahkan Rekonsiliasi ke Mekanisme Hukum Kubu Ical Dituding Ancam Peserta Munas Jakarta

Namun Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly belum mendengar kabar Golkar kubu Agung berencana datang ke kantornya. “Saya belum tahu jika kubu Munas Ancol akan datang ke sini. Mungkin Sekretaris Jenderal yang dikabari, tapi saya belum menerima informasi tersebut,” kata dia.

Yasonna mengatakan siapapun berhak menemuinya, dan dia tak bisa menolak. “Siapa saja boleh mendatangi menteri, bahkan orang dari luar partai politik pun pasti akan kami ladeni,” kata menteri asal PDIP itu.

Sebelumnya, anggota Tim Penyelamat Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan Golkar versi Munas Jakarta akan mendaftarkan kepengurusannya ke Kemenkumham Senin ini. Namun, menurutnya, Golkar versi Munas Jakarta tak ingin terburu-buru menentukan kepengurusan.

“Butuh waktu untuk membuat dokumen menjadi rapi. Kami ingin cepat tapi tidak asal cepat,” kata Agun.

Sementara Ical di Kemenkumham saat menjumpai Menteri Yasonna, menanggapi santai rencana kedatangan kubu Agung ke kementerian itu. “Biar saja pemerintah yang melihat mana Partai Golkar yang sah,” kata dia.

Golkar kini memiliki dua ketua umum dan kepengurusan setelah Munas Bali dan Munas Jakarta membentuk struktur pengurus masing-masing. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar kubu Ical, Nurul Arifin, mengatakan partainya memang terbelah. Langkah selanjutnya tinggal ditentukan di ranah hukum. (Baca Nurul: Golkar Sudah Pecah, Tinggal ke Pengadilan)