Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Musyawarah DKI Jakarta menggelar rapat penetapan jadwal pembahasan terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (9/12).
Namun penyelenggaraan rapat tersebut tidak mengindahkan imbauan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang meminta agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan rapat secara terbuka dan merekam seluruh pembahasan APBD dengan video, agar video tersebut nantinya diunggah ke YouTube.
Hal seperti itulah selama ini dilakukan Ahok agar masyarakat dapat mengikuti jalannya rapat, demi transparansi dan terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua sekaligus anggota Bamus DKI Jakarta, M Taufik, dihadiri puluhan peserta rapat yang terdiri dari anggota Bamus dan perwakilan eksekutif yang dipimpin oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Heru Budi Hartono.
Cukup mengejutkan ketika rapat dimulai, ternyata dilakukan secara tertutup. Seorang petugas pengamanan dalam (pamdal) langsung menutup pintu seraya berkata, "Tertutup ya."
Seusai rapat, M Taufik mengatakan rapat sebenarnya terbuka untuk siapa saja. "Saya enggak tahu kenapa Pamdal bilang tertutup. Mungkin Pamdal merasa ruangannya sempit, jadi wartawan enggak bisa masuk semua, makanya ditutup. Nanti kita akan cari ruangan yang lebih luas," ujar dia.
Menurut Taufik, pernyataan Ahok yang mengimbau agar rapat pembahasan anggaran direkam dengan video adalah hal yang sangat positif. Taufik bahkan mengaku menantikan pihak yang akan diutus oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merekam rapat-rapat yang akan diselenggarakan legislatif.