PERMASALAHAN KORUPSI
Untuk Transparansi, Ahok Berani Pasang Badan
CNN Indonesia
Minggu, 14 Des 2014 20:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Demi terciptanya iklim transparan di lingkungan kerja pemerintah provinsi DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, berani pasang badan. Saat ini ia mengklaim, sudah bisa mebuat sistem yang membuat semua urusan di pemerintahan transparan.
"Data keuangan kami buka. Tahun 2015 seluruh dinas kalau pembahasan anggaran dengan DPRD tidak mau upload ke youtube jangan dibahas," kata Ahok dalam sambutannya di acara Demokrasi Tanpa Korupsi yang diselenggarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) di Museum Nasional, Ahad (14/12). “ajak ribut aja sekalian kepalang tanggung.”
Menurut Ahok, korupsi bisa masuk ke dalam sistem demokrasi di Indonesia lantaran ada sistem yang dikebiri. "Saya waktu mau melamar jadi pejabat, KPK tidak pernah nanya hartanya dari mana," katanya.
Untuk mendobrak itu, ia pun sempat berpikir untuk mengubah Undang-Undang. "Bagaimana caranya Undang-Undang Pemilukada memasukkan pasal hasil ratifikasi konvensi PBB tentang korupsi," ujarnya.
Karena dalam Undang-Undang tersebut, pejabat wajib melaporkan hartanya. "Kamu punya mobil 10, bayar pajak, mana buktinya?" tegas Ahok.
Hal ini dikarenakan agar lapangan tanding dalam pemilukada menjadi rata. "Tidak mungkin orang yang idealis diadu dengan mantan koruptor," ujarnya.
Walaupun menurutnya tidak ada orang baik di dunia ini, namun ia berharap dengan transparansi, demokrasi tanpa korupsi bakal terwujud. "Kalau ada orang baik di dunia ini Tuhan gak turunkan nabi," kata Ahok.
Apabila mengubah Undang-Undang adalah hal yang tidak mungkin, ahok pun punya pemikiran lain. Jika pejabat atau atasan di pemerintahan dinilai baik, menurut Ahok, bawahannya pun tidak akan berani melakukan hal macam-macam. "Tapi bagaimana kalau saya tidak ada? Makanya perlu sistem," katanya.
Ahok pun meminta ICW untuk membuat unit pengendalian gratifikasi. “Saya minta ICW untuk mengecek gaya hidup pejabat DKI. Semua ingin tahu ke luar negerinya berapa kali," kata Ahok.
"Data keuangan kami buka. Tahun 2015 seluruh dinas kalau pembahasan anggaran dengan DPRD tidak mau upload ke youtube jangan dibahas," kata Ahok dalam sambutannya di acara Demokrasi Tanpa Korupsi yang diselenggarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) di Museum Nasional, Ahad (14/12). “ajak ribut aja sekalian kepalang tanggung.”
Menurut Ahok, korupsi bisa masuk ke dalam sistem demokrasi di Indonesia lantaran ada sistem yang dikebiri. "Saya waktu mau melamar jadi pejabat, KPK tidak pernah nanya hartanya dari mana," katanya.
Untuk mendobrak itu, ia pun sempat berpikir untuk mengubah Undang-Undang. "Bagaimana caranya Undang-Undang Pemilukada memasukkan pasal hasil ratifikasi konvensi PBB tentang korupsi," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini dikarenakan agar lapangan tanding dalam pemilukada menjadi rata. "Tidak mungkin orang yang idealis diadu dengan mantan koruptor," ujarnya.
Apabila mengubah Undang-Undang adalah hal yang tidak mungkin, ahok pun punya pemikiran lain. Jika pejabat atau atasan di pemerintahan dinilai baik, menurut Ahok, bawahannya pun tidak akan berani melakukan hal macam-macam. "Tapi bagaimana kalau saya tidak ada? Makanya perlu sistem," katanya.
Ahok pun meminta ICW untuk membuat unit pengendalian gratifikasi. “Saya minta ICW untuk mengecek gaya hidup pejabat DKI. Semua ingin tahu ke luar negerinya berapa kali," kata Ahok.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK