Muzani Minta Pemerintah Tingkatkan Komunikasi dengan DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta pemerintah untuk tak lagi menerapkan politik belah bambu pada tahun 2015. Selain itu, pemerintahan Jokowi - JK juga diharapkan untuk lebih intens berkomunikasi dengan parlemen.

Dinamika politik yang terus terjadi pada akhir tahun ini menurut Muzani harus jadi pelajaran bersama. "Pemerintah kan coba gunakan politik belah partai dan itu bahaya seperti terhadap PPP dan Golkar," kata Muzani Jumat (26/12).

Pilihan Redaksi SDA Tuding Yasonna Terburu-buru Jokowi Larang Menteri ke DPR, Legislator Marah Menkumham Tolak Sahkan Pengurus Golkar Kedua Kubu

Jika gaya politik ini terus digunakan, Muzani khawatir suhu politik nasional akan terus memanas. Permasalahan Golkar dan PPP saja saat ini belum selesai.

Selain itu, Muzani juga berharap pemerintah lebih intens menjalin komunikasi dengan DPR. Selain untuk membahas program pemerintah, komunikasi dengan DPR juga berguna untuk mencairkan kebekuan hubungan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Semua akan cair dan saya harap KMP - KIH selesai 2015 asal lakukan komunikasi intens," ujarnya.

Meskipun sudah ditandatanganinya nota kesepahaman , namun dinamika KMP dan KIH sebenarnya masih terjadi dan terlihat di parlemen. Menurutnya, yang jadi problem terbesar pemerintah adalah minimnya dukungan parlemen dan itu dinaifkan dari awal. Padahal dukungan dari DPR adalah kebutuhan pokok dalam menjalankan pemerintahan.

Muzani menyampaikan hal ini ini sebagai bentuk harapan agar politik 2015 mendatang suasananya menjadi lebih kondusif. Ia menilai pemerintah memegang peran yang sangat penting terhadap dinamika politik ke depan.

Diketahui hingga saat ini hubungan antara pemerintah dengan parlemen belum berjalan secara kondusif. Para menteri belum melakukan rapat-rapat bersama dengan komisi-komisi terkait di DPR.

Parlemen pun mulai mengkritisi sebagian banyak dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti mengajukan hak interpelasi terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi, dan juga kebijakan penenggelaman kapal ikan ilegal.