Deputi Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Nasional Tri Budiarto mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menangani persoalan banjir dan pengungsi di Kabupaten Bandung.
"Kementerian dan lembaga terkait terus berada di lokasi. Bantuan juga terus diberikan untuk kebutuhan pengungsi," kata Tri saat dihubungi CNN Indonesia, Sabtu (27/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Daerah yang terkena banjir antara lain Kelurahan Andir (300 cm), kelurahan Baleendah ( 150-350 cm), Buah Batu Citra Ciwastra (200 cm), Dayeuhkolot (300 cm), Banjaran (100-200 cm), serta Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka (200-150 cm).
"Semua pengungsi berada di dalam gedung seperti gelanggang olahraga, mushola dan mesjid serta kantor RT/RW. Tidak ada yang tinggal di dalam tenda," kata dia menjelaskan.
Tri mengatakan bantuan tambahan baru saja diberikan oleh pemerintah seperti diantaranya 10 ton beras, 1 unit tangki air bersih, 10 hidran umum dan 1 toilet mobile untuk memperkuat pelayanan pada pengungsi.
Sementara itu, Kepala Pusat Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir di Kabupaten Bandung cukup tinggi karena posisi rumah warga berada pada daerah cekungan.
Banjir di cekungan Bandung atau di Daerah Aliran Sungai Citarum Hulu ini, katanya, sudah berlangsung sejak lama karena kondisi alamiah topografi cekung seperti mangkuk.
"Banjir diperparah dengan bertambahnya penduduk dan degradasi lingkungan," kata Sutopo.
Sutopo mengatakan daerah seperti Baleendah, Dayeuhkolot, Majalaya, Bojongsoang dan Banjaran merupakan pemukiman padat dan tempat kawasan industri yang berkembang. Pada tahun 2014 ini diperkirakan ada 9,1 juta jiwa yang menetap di daerah tersebut. Sejak tahun 1980an, katanya, banjir hampir terjadi setiap tahun.
"Tekanan penduduk yang besar ini cenderung mengeksploitasi ruang dan lingkungan serta menyebabkan erosi dari 7 sub DAS Citarum Hulu, " ujar dia.
Sutopo kemudian menekankan perlu adanya solusi total untuk mengatasi banjir tahunan di Kabupaten Bandung tersebut.
"Usulan penanganan banjir jangka pendek di DAS Citarum ini sudah pernah dibahas dalam rakor tingkat menteri di Kantor Kemenkokesra pada empat tahun lalu. Namun, sayangnya tidak pernah terlaksana," kata dia.