PENCURIAN IKAN
Pemerintah Diminta Berikan Pembekalan Hukum ke ABK
CNN Indonesia
Sabtu, 27 Des 2014 18:04 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Keterlibatan anak buah kapal (ABK) dalam penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia disebabkan oleh lemahnya pengetahuan hukum.
Oleh karena itu, pemerintah diminta memberikan pembekalan hukum kepada ABK untuk mengurangi aksi pencurian ikan yang marak terjadi di wilayah Indonesia timur.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Tim Pembela Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Iskandar Zulkarnaen saat dihubungi CNN Indonesia, Sabtu (27/12).
"Para ABK sebenarnya enggak tahu kalau ternyata perbuatan mereka merupakan tindak pidana melanggar hukum," ujar dia.
Iskandar mengatakan hal tersebut terjadi karena kurangnya informasi yang bisa diakses para ABK.
"Anak buah kapal, misalnya, tidak tahu akan dipekerjakan di kapal mana, sebagai apa, bersandar di mana, atau bagaimana sistem pembayaran mereka," katanya.
Iskandar mengatakan ketidaktahuan tersebut menyebabkan anak buah kapal Indonesia rentan menjadi korban penipuan.
Oleh karena itu, dia menyarankan agar Badan Negara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk membangun sistem informasi terpadu berbasis jaringan internet. Selain itu, pemerintah, katanya, sebaiknya memberikan pembekalan hukum kepada para ABK Indonesia agar tak mudah tertipu.
"Semuanya sudah jelas kok diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja dan Undang-Undang Kelautan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014)," kata dia menegaskan.
Sebelumnya, juru bicara Forum Solidaritas Pekerja Indonesia Luar Negeri (FSPILN) Imam Syafii mengatakan anak buah kapal (ABK) Indonesia sering dimanfaatkan pihak asing untuk mencuri ikan di perairan Indonesia.
Imam mengatakan banyak ABK yang kerap dijadikan kapten 'boneka' di dalam kapal asing guna mendapatkan perizinan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia.
"Biasanya mereka dijadikan kapten secara formal supaya perizinan kapal asing untuk ambil ikan di Indonesia gampang," kata Imam saat dihubungi CNN Indonesia, Sabtu (27/12).
Namun, dia mengatakan gelar tersebut hanya dipakai sebagai kedok. Pada kenyataannya, ABK akan tetap bekerja sebagai anak buah biasa dengan mandor umumnya dari Vietnam.
Lebih jauh lagi, Imam mengatakan kebanyakan kapal asing yang menggunakan metode nakal seperti ini berasal dari Taiwan.
Kapal-kapal asing tersebut biasanya melaut di perairan Flores dan Ende di Nusa Tenggara Timur serta Papua.
Oleh karena itu, pemerintah diminta memberikan pembekalan hukum kepada ABK untuk mengurangi aksi pencurian ikan yang marak terjadi di wilayah Indonesia timur.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Tim Pembela Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Iskandar Zulkarnaen saat dihubungi CNN Indonesia, Sabtu (27/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Iskandar mengatakan hal tersebut terjadi karena kurangnya informasi yang bisa diakses para ABK.
Iskandar mengatakan ketidaktahuan tersebut menyebabkan anak buah kapal Indonesia rentan menjadi korban penipuan.
Oleh karena itu, dia menyarankan agar Badan Negara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk membangun sistem informasi terpadu berbasis jaringan internet. Selain itu, pemerintah, katanya, sebaiknya memberikan pembekalan hukum kepada para ABK Indonesia agar tak mudah tertipu.
"Semuanya sudah jelas kok diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja dan Undang-Undang Kelautan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014)," kata dia menegaskan.
Sebelumnya, juru bicara Forum Solidaritas Pekerja Indonesia Luar Negeri (FSPILN) Imam Syafii mengatakan anak buah kapal (ABK) Indonesia sering dimanfaatkan pihak asing untuk mencuri ikan di perairan Indonesia.
Imam mengatakan banyak ABK yang kerap dijadikan kapten 'boneka' di dalam kapal asing guna mendapatkan perizinan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia.
"Biasanya mereka dijadikan kapten secara formal supaya perizinan kapal asing untuk ambil ikan di Indonesia gampang," kata Imam saat dihubungi CNN Indonesia, Sabtu (27/12).
Namun, dia mengatakan gelar tersebut hanya dipakai sebagai kedok. Pada kenyataannya, ABK akan tetap bekerja sebagai anak buah biasa dengan mandor umumnya dari Vietnam.
Lebih jauh lagi, Imam mengatakan kebanyakan kapal asing yang menggunakan metode nakal seperti ini berasal dari Taiwan.
Kapal-kapal asing tersebut biasanya melaut di perairan Flores dan Ende di Nusa Tenggara Timur serta Papua.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK