Bus Gratis Ahok Dinilai Tak Efektif

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berniat memperluas area pembatasan sepeda motor ke seluruh jalan protokol di ibu kota. Namun, di tengah wacana ini, pengamat justru menilai kebijakan tersebut masih belum bisa berjalan dengan efektif.

Menurut Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit, berdasarkan pengamatannya, ada empat hal yang menjadi catatan besar yang didapatkan dari uji pembatasan sepeda motor yang saat ini sudah berjalan di MH Thamrin sampai Medan Merdeka Barat.

"Pertama, bus gratis itu sangat tidak efektif dan harus dihilangkan saja," kata Danang kepada CNN Indonesia, Selasa (6/1).

Dia menilai, sejauh ini masyarakat tidak banyak yang menggunakan fasilitas alternatif untuk pengguna sepeda motor itu. "Sementara dia itu berputar terus dan tentu menghabiskan biaya.

"Lebih baik dana masyarakat itu digunakan untuk membaiayai operator yang bisa menyediakan layanan reguler park and drive," ujarnya.

Yang dia maksud dengan layanan park and drive adalah penggabungan antara biaya parkir dan biaya bus yang digunakan pengguna sepeda motor ke jalan-jalan yang tidak bisa mereka masuki.

"Jadi misalnya orang mau parkir di Blok M, dia bayar parkir di sana dan biayanya bisa digunakan untuk naik Bus ke Thamrin," kata Danang menjelaskan.

Cara ini menurutnya bisa dilakukan karena biaya parkir di Jakarta sudah cukup tinggi dan sebenarnya cukup untuk digunakan membayar transportasi umum.

Kedua, dia juga mencatat tempat parkir umum yang menggunakan gedung-gedung perkantoran. Menurutnya, lahan parkir di gedung perkantoran terlalu mahal untuk warga karena dihitung per jam.

"Mestinya pemerintah bernogisiasi dengan pengelola gedung perkantoran," ujarnya. "Selain itu, tempat parkir motor di gedung perkantoran biasanya terletak di bagian belakang karena mereka lebih mengutamakan mobil, itu juga menyulitkan."

Ketiga, lanjut dia, kebijakan ini juga berdampak pada penyalahgunaan badan jalan yang seringkali digunakan sebagai lahan parkir. Masyarakat cenderung parkir di badan jalan seperti di belakang Grand Indonesia.

"Padahal pemerintah ingin parkir di badan jalan itu dihilangkan. Tapi kebijakan ini malah mengakibatkan sebaliknya," kata Danang.

Terakhir, kebijakan ini membutuhkan fasilitas pejalan kaki yang baik. Menurutnya, berdasarkan riset jumlah pejalan kaki di sekitar MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat meningkat setelah pembatasan sepeda motor.

"Tapi di beberapa tempat fasilitasnya tidak ada atau sempit. Padahal itu sangat diperlukan bagi pejalan kaki," ujarnya. "Ini harus menjadi prioritas."

Dengan demikian, dia menilai, kebijakan ini tidak akan bisa membuat masyarakat beralih dari sepeda motor ke kendaraan umum. "Kecuali kalau empat hal yang saya ajukan tadi dipenuhi, diduga akan terjadi perpindahan ke transportasi umum." (obs)