Buntut Tragedi QZ8501, KPK Usut Penyalahgunaan Wewenang

Jakarta, CNN Indonesia -- Buntut dari tragedi jatuhnya pesawat AirAsia QZ 8501 berimbas panjang. Kementerian Perhubungan yang dipimpin Ignasius Jonan mulai menindak urusan perizinan dan pembatasan ambang tarif bawah di semua maskapai penerbangan.

Tak cukup sampai di sana, Jonan rupanya menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas permasalahan pelik di jalur transportasi udara.

Pilihan Redaksi JK: Tiket Pesawat Murah Tak Apa, Asal Keselamatan Diutamakan Kemenhub Besok Umumkan Hasil Audit 5 Bandara Menteri Jonan: Undang-Undang Tak Mengenal Low Cost Carrier

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengaku telah dihubungi langsung oleh Jonan untuk membantu kementeriannya membenahi permasalahan di sektor transportasi udara.

"Mas, aku pikir KAI itu ruwet, ternyata urusan udara lebih ruwet," kata Bambang menirukan ucapan Jonan melalui sambungan telepon, Kamis (8/1).

Dari aduan yang disampaikan Jonan, Bambang menyadari ada yang tidak beres dengan urusan transportasi udara. Bambang menduga aduan itu ada kaitannya dengan masalah maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan.

Meski demikian, Bambang tak ingin berasumsi lebih jauh. Dia mengatakan besok, Jumat (9/1), inspektur khusus di Kementerian Perhubungan akan melaporkan hasil investigasinya kepada KPK.

"Cakupan investigasinya belum dijelaskan, kami mesti mempelajari kira-kira di bidang mana KPK bisa mendedikasikan diri," ujar Bambang.

Namun Bambang meyakini ada yang tidak beres dengan proses bisnis moda transportasi udara. Apabila terjadi penyalahgunaan kewenganan, kata Bambang, KPK tidak segan melakukan penindakan dengan modal Pasal 11 Undang-undang KPK.

Bambang juga mengaku laporan Jonan akan menjadi tantangan baru bagi lembaga antirasuah. Setelah berkutat di sektor kehutanan, dan digandeng Menteri Susi membenahi sektor kelautan, urusan transportasi udara akan menjadi hal baru bagi KPK.

"Kami baru main di darat dan laut, di udara belum," kata Bambang. (sur/sur)